Adafraksi yang digerakkan MPO, dan di sisi lain ada HMI yang dulu bersekretariat di Jl. Diponegoro, disingkat Dipo. Bahkan bukan lagi fraksi MPO dan Dipo saja, sejak dua puluh tahun lalu HMI terbiasa dualisme dalam kepengurusan. Usai kongres Balikpapan Ketika Muchlis Tapitapi membentuk Pj Ketua Umum. Perilaku ini direplikasi berkali-kali
Banyak di antara kita yang sering mendengar istilah HMI, DIPO, dan MPO. Mungkin, bagi sebagian orang, ketiga organisasi ini terdengar sama saja. Padahal bisa kita bedakan, lho! HMI, DIPO, dan MPO merupakan organisasi yang didirikan oleh mahasiswa-mahasiswi untuk memperjuangkan kepentingan mahasiswa di Indonesia. Namun, sebenarnya apa sih perbedaan antara ketiga organisasi ini?Untuk kamu yang masih bingung, jangan khawatir! Pada kesempatan ini, kita akan membahas perbedaan HMI, DIPO, dan MPO secara singkat dan jelas. HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam, DIPO atau Dewan Perwakilan Mahasiswa Diponegoro, dan MPO atau Mahasiswa Pecinta Olahraga adalah tiga organisasi yang berbeda dalam hal struktur organisasi, tujuan, dan cara bergeraknya. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk mengetahui perbedaan antara ketiga organisasi dengan mengetahui perbedaan antara HMI, DIPO, dan MPO, kamu bisa memilih bergabung dengan organisasi mana yang sesuai dengan minat dan nilai-nilai serta keinginanmu. Selain itu, kamu juga bisa mengetahui peran dan fungsi dari setiap organisasi ini. Nah, semoga artikel ini bisa membantu kamu untuk mengenal lebih jauh tentang HMI, DIPO, dan MPO. Yuk, kita simak penjelasannya lebih lanjut!Pengertian HMI, DIPO, dan MPOHMI, DIPO, dan MPO adalah tiga organisasi yang berbeda namun memiliki peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian dan perbedaan antara HMI, DIPO, dan adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam. Organisasi ini didirikan pada tahun 1947 dan bertujuan untuk memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. HMI juga berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan potensi para mahasiswa sebagai calon pemimpin masa adalah istilah yang mengacu pada Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan. Organisasi ini dibentuk oleh pemerintah Indonesia dan bertugas untuk mengembangkan potensi dan kreativitas para pemuda di seluruh wilayah Indonesia. DIPO juga berperan dalam memfasilitasi berbagai kegiatan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah singkatan dari Mahasiswa Pecinta Alam Outdoors. Organisasi ini fokus pada kegiatan yang berhubungan dengan alam terbuka seperti hiking, camping, dan olahraga ekstrim lainnya. Selain mengajarkan keterampilan bertahan hidup di alam bebas, MPO juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam kesimpulannya, HMI berfokus pada pengembangan potensi para mahasiswa sebagai calon pemimpin, DIPO bertugas dalam mengembangkan sumber daya manusia Indonesia, dan MPO berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam yang signifikan antara ketiga organisasi ini tentunya berasal dari fokus dan tujuan utama mereka. Namun, masing-masing organisasi memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan Indonesia secara UtamaTujuanHMIPengembangan potensi mahasiswaPerjuangan keadilan dan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pendidikanDIPOPengembangan sumber daya manusiaMeningkatkan kreativitas dan potensi para pemudaMPOKegiatan di alam terbukaMeningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kelestarian alam IndonesiaDalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, masing-masing organisasi juga melakukan berbagai kegiatan dan proyek di bidang masing-masing. Misalnya, HMI sering mengadakan seminar dan pelatihan kepemimpinan, sementara DIPO berfokus pada pengembangan kreativitas dan Enterpreneurship. MPO juga sering mengadakan kegiatan seperti hiking dan camping, serta memobilisasi aksi-aksi sosial yang berhubungan dengan kelestarian Berdirinya HMI, DIPO, dan MPOSejarah berdirinya organisasi Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Diniyah Putri DIPO, dan Mahasiswa Pemuda Islam MPO bermula pada zaman penjajahan. Pada saat itu, organisasi-organisasi mahasiswa mulai bermunculan sebagai wadah bagi para mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam menghadapi kebijakan Mahasiswa Islam HMI Didirikan pada tanggal 5 Februari 1947, HMI berdiri sebagai wadah bagi mahasiswa Islam untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia. HMI juga menjadi salah satu organisasi mahasiswa yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak kaum Muslim di Indonesia dan di seluruh dunia. Saat ini, HMI telah memiliki lebih dari 200 cabang di seluruh Putri DIPO Didirikan sebagai organisasi mahasiswa perempuan Islam pertama di Indonesia pada 17 Agustus 1954, DIPO bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan perempuan Indonesia, terutama dalam bidang agama. DIPO juga menyuarakan hak-hak perempuan Indonesia dan aktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Saat ini, DIPO memiliki lebih dari 50 cabang di seluruh Pemuda Islam MPO Didirikan pada tanggal 25 Mei 1961, MPO berdiri sebagai wadah bagi mahasiswa Islam untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam upaya membangun Indonesia yang lebih baik. MPO juga aktif dalam memperjuangkan hak-hak mahasiswa dan kaum Muslim di Indonesia. Saat ini, MPO telah memiliki lebih dari 100 cabang di seluruh berjalannya waktu, HMI, DIPO, dan MPO terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan mahasiswa Indonesia. Namun, nilai-nilai Islam dan semangat perjuangan mereka masih tetap terjaga hingga saat yang Mendorong Berdirinya HMI, DIPO, dan MPOBeberapa faktor yang mendorong berdirinya organisasi-organisasi mahasiswa seperti HMI, DIPO, dan MPO antara lainAdanya kebijakan penjajah yang merugikan rakyat Indonesia, termasuk mahasiswaAdanya ketidaksetaraan hak antara mahasiswa Islam dan non-IslamKebutuhan akan wadah bagi mahasiswa untuk memperjuangkan hak-hak merekaKebutuhan akan wadah bagi mahasiswa untuk memperdalam pemahaman agama IslamSecara keseluruhan, berdirinya HMI, DIPO, dan MPO menjadi bukti bahwa mahasiswa Indonesia memiliki semangat perjuangan yang tinggi dalam memperjuangkan hak-hak mereka, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai warga negara utama antara HMI, DIPO, dan MPO terletak pada fokus dan tujuan organisasi masing-masing. HMI dan DIPO lebih fokus pada pengembangan isu keagamaan dan perjuangan hak-hak perempuan, sedangkan MPO lebih fokus pada perjuangan hak-hak mahasiswa dan kaum Muslim di UtamaTujuan UtamaJumlah CabangHMIPengembangan isu keagamaan dan perjuangan hak-hak MuslimMeningkatkan kualitas kehidupan kaum Muslim di Indonesia dan di seluruh duniaLebih dari 200 cabangDIPOPengembangan isu keagamaan dan perjuangan hak-hak perempuanMeningkatkan kualitas pendidikan perempuan Indonesia dan memperjuangkan kesetaraan genderLebih dari 50 cabangMPOPerjuangan hak-hak mahasiswa dan kaum Muslim di IndonesiaMembangun Indonesia yang lebih baikLebih dari 100 cabangMeskipun memiliki perbedaan fokus dan tujuan, HMI, DIPO, dan MPO tetap saling mendukung dalam upaya memperjuangkan hak-hak mahasiswa dan kaum Muslim di Indonesia. Mereka semua berjuang untuk Indonesia yang lebih baik dan adil untuk semua warga dan Misi dari HMI, DIPO, dan MPOHimpunan Mahasiswa Islam HMI, Dewan Impian Mahasiswa Progresif DIPO, dan Majelis Permusyawaratan Otonom MPO merupakan organisasi mahasiswa yang memiliki perbedaan dalam visi dan misi yang diusungnya. Berikut adalah penjelasan detail mengenai perbedaan visi dan misi dari ketiga organisasi Mahasiswa Islam HMI HMI memiliki visi menjadi organisasi mahasiswa Islam terdepan dalam menciptakan peradaban berbasis akhlakul karimah. Sedangkan misinya adalah membentuk kader intelektual yang menjadi contoh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan mengaktualisasikannya dalam peradaban dunia yang Impian Mahasiswa Progresif DIPO Visi dari DIPO adalah menciptakan mahasiswa progresif yang diharapkan dapat menciptakan perubahan yang lebih baik. Misi DIPO sendiri adalah membentuk mahasiswa yang kritis dan mampu berkontribusi secara aktif dalam perubahan sosial melalui cara yang progresif dan Permusyawaratan Otonom MPO MPO memiliki visi memperjuangkan kesejahteraan mahasiswa dan masyarakat dalam bingkai persatuan Indonesia. Sedangkan misinya adalah memberikan jalan keluar atas berbagai masalah yang dihadapi mahasiswa dan masyarakat, serta menempatkan diri sebagai penggerak perubahan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tuntutan ketiga organisasi tersebut memiliki visi dan misi yang berbeda, namun semua memiliki tujuan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik bagi mahasiswa dan menjadi anggota dari ketiga organisasi tersebut, mahasiswa harus memenuhi persyaratan yang berbeda-beda. Namun, keanggotaan di kelompok-kelompok tersebut dapat membuka wawasan dan keterampilan yang bermanfaat di masa depan, serta memberikan kesempatan untuk membawa perubahan baik bagi tabel berikut untuk melihat pembandingan visi dan misi ketiga organisasi mahasiswa tersebutOrganisasiVisiMisiHMIMenjadi organisasi mahasiswa Islam terdepan dalam menciptakan peradaban berbasis akhlakul karimahMembentuk kader intelektual yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan mengaktualisasikannya dalam peradaban dunia yang menduniaDIPOMenciptakan mahasiswa progresif yang diharapkan dapat menciptakan perubahan yang lebih baikMembentuk mahasiswa yang kritis dan mampu berkontribusi secara aktif dalam perubahan sosial melalui cara yang progresif dan berkeadilanMPOMemperjuangkan kesejahteraan mahasiswa dan masyarakat dalam bingkai persatuan IndonesiaMemberikan jalan keluar atas berbagai masalah yang dihadapi mahasiswa dan masyarakat serta menempatkan diri sebagai penggerak perubahan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tuntutan merekaMelalui tabel tersebut, dapat lebih jelas lagi perbedaan dari visi dan misi antara HMI, DIPO, dan HMI, DIPO, dan MPO dalam kehidupan berorganisasiPeran yang dimainkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Dewan Perwakilan Daerah Dipo, dan Majelis Pertimbangan Organisasi MPO sangat penting dalam kehidupan berorganisasi. Dalam artikel ini, kami akan membahas perbedaan antara HMI, DIPO, dan MPO serta memandang peran masing-masing organisasi di kehidupan Himpunan Mahasiswa Islam adalah sebuah organisasi mahasiswa Islam terbesar dan tertua di Indonesia. Dalam kehidupan berorganisasi, peran HMI adalah sebagai wadah bagi mahasiswa Islam untuk mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang sosial, budaya, dan keagamaan. HMI juga berperan sebagai penghubung antara mahasiswa Islam dengan masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga legislatif HMI yang mewakili mahasiswa Islam pada tingkat daerah. Peran DIPO adalah untuk membantu menciptakan program-program yang menguntungkan mahasiswa Islam dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa di Majelis Pertimbangan Organisasi adalah lembaga tertinggi dalam struktur organisasi HMI. MPO bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang penting dalam kehidupan HMI dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai HMI. MPO juga berperan sebagai pengawas dan penasehat bagi seluruh pengurus kehidupan berorganisasi, HMI, DIPO, dan MPO sangat berperan penting dalam memberikan arah, bimbingan, dan dukungan kepada mahasiswa. Terlebih dalam era digital saat ini, HMI, DIPO, dan MPO membuat kehidupan berorganisasi semakin mudah. Mahasiswa dapat menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh kesimpulannya, HMI, DIPO, dan MPO memiliki peran dan posisi yang berbeda dalam kehidupan berorganisasi. Dengan memiliki organisasi yang solid, mahasiswa dapat berkontribusi dalam meningkatkan tatanan sosial dan budaya di bagi mahasiswa Islam untuk mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang sosial, budaya, dan keagamaanMewakili mahasiswa Islam di tingkat daerah dan membantu menyelesaikan masalah-masalahMembuat keputusan penting dan memastikan bahwa kegiatan HMI sesuai dengan nilai-nilai organisasiBerperan sebagai penghubung antara mahasiswa Islam, masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerahBerperan sebagai pengawas dan penasehat bagi seluruh pengurus HMIDalam kehidupan berorganisasi, HMI, DIPO, dan MPO sangat berperan penting dalam memberikan arah, bimbingan, dan dukungan kepada mahasiswa. Terlebih dalam era digital saat ini, HMI, DIPO, dan MPO membuat kehidupan berorganisasi semakin mudah. Mahasiswa dapat menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh ajaran dan pandangan antara HMI, DIPO, dan MPOHM, DIPO, dan MPO adalah tiga organisasi politik mahasiswa yang cukup populer di Indonesia. Namun, meskipun ketiganya memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial, tetapi ada perbedaan dalam ajaran dan pandangan politik yang diusung oleh ketiga organisasi HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam adalah organisasi mahasiswa Islam tertua di Indonesia. HMI mendukung penerapan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan DIPO atau Dewan Indonesia Persatuan adalah sebuah organisasi mahasiswa yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan Indonesia. DIPO berusaha untuk menciptakan suasana yang harmonis antar suku, agama, dan ras di MPO atau Mahasiswa Pancasila Organisasi adalah sebuah organisasi mahasiswa yang menganut paham pancasila. MPO menekankan pentingnya kegiatan pembangunan sosial-ekonomi yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD demikian, ketiga organisasi ini memiliki misi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Mereka berjuang untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam segala aspek ajaran dan pandangan antara HMI, DIPO, dan MPO dapat dijelaskan dengan lebih rinci melalui tabel berikutKriteriaHMIDIPOMPOAgamaIslamBeragamPancasilaPersatuanBukan fokus utamaMenekankan pentingnya persatuanBukan fokus utamaPancasilaKurang menekankan PancasilaTidak menganut paham PancasilaSangat mendukung paham PancasilaKeamananTidak menganut kekerasanTidak menganut kekerasanTidak menganut kekerasan kecuali dalam situasi tertentuDari tabel di atas, dapat dilihat bahwa HMI lebih menekankan pada ajaran Islam, sedangkan DIPO dan MPO lebih menekankan pada persatuan dan kesatuan serta menganut paham Pancasila. Meskipun demikian, ketiga organisasi tersebut memiliki pandangan politik yang berbeda-beda namun tetap bertujuan untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk hidup lebih adil dan HMI DIPO dan MPOHimpunan Mahasiswa HMI adalah organisasi mahasiswa yang berdiri sejak tahun 1947. Saat ini, terdapat dua jenis HMI, yaitu HMI Dewan Pimpinan Pusat DPP atau lebih dikenal sebagai HMI Dipo dan HMI Majelis Pimpinan Nasional MPN atau HMI Struktur organisasi HMI Dipo terdiri dari DPP dan Dewan Pimpinan Daerah DPD. Sementara, HMI MPO terdiri dari MPN, Dewan Pimpinan Wilayah DPW, dan Dewan Pimpinan Cabang DPC.Wilayah Pimpinan HMI Dipo memiliki wilayah pimpinan yang terbatas di Indonesia, sementara HMI MPO memiliki wilayah pimpinan yang mencakup lebih dari 25 HMI Dipo lebih berfokus pada pergerakan pemuda di Indonesia, sedangkan HMI MPO lebih berfokus pada tantangan global sebagai organisasi kemahasiswaan ada perbedaan struktur dan fokus, tujuan akhir dari kedua organisasi ini sama, yaitu memajukan dan memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta masyarakat Indonesia secara HMI DIPO dan MPOHMI Dipo dan MPO sama-sama berperan sebagai penggerak perubahan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa peran yang diambil oleh kedua organisasi iniMendorong terciptanya kesadaran demokrasi di untuk hak-hak mahasiswa dan terbentuknya kepemimpinan yang baik dan pelatihan dan pengembangan diri untuk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya di Indonesia serta HMI Dipo dan MPO dalam KegiatanBerikut adalah beberapa perbedaan dalam hal kegiatan kedua organisasi iniHMI Dipo lebih fokus pada kegiatan yang terkait dengan pemuda dan mahasiswa di Indonesia, seperti pelatihan kepemimpinan, seminar, dan diskusi publik. Sementara itu, HMI MPO lebih fokus pada kegiatan seluruh masyarakat internasional, seperti diplomasi mahasiswa dan kegiatan sosial Dipo lebih banyak mengadakan kegiatan di dalam negeri, sementara HMI MPO lebih banyak mengadakan kegiatan di luar DIPOHMI MPOPusat terletak di Jakarta, IndonesiaPusat terletak di Kuala Lumpur, MalaysiaMemiliki sekitar 720 ribu anggotaMemiliki sekitar 275 ribu anggotaBergabung dengan Konfederasi Mahasiswa Indonesia KOMBIBergabung dengan International Union of Students IUSSecara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan dalam struktur, wilayah pimpinan, fokus, dan kegiatan, HMI Dipo dan MPO tetap bertujuan untuk memajukan kualitas hidup masyarakat Indonesia serta dunia. Keduanya masih aktif dan menjadi salah satu organisasi kemahasiswaan terbesar dan paling berpengaruh di Keanggotaan di HMI, DIPO, dan MPOHimpunan Mahasiswa Islam HMI adalah organisasi kemahasiswaan Islam tertua di Indonesia. Berdiri pada tahun 1947, HMI merupakan organisasi yang memiliki banyak anggota dan terbagi dalam beberapa jenis keanggotaan yang berbeda. Dua jenis keanggotaan HMI yang mungkin paling dikenal adalah DIPO dan MPO. Namun, sebelum membahas lebih lanjut tentang DIPO dan MPO, mari kita bahas terlebih dahulu jenis-jenis keanggotaan di HMI. Berikut adalah jenis-jenis keanggotaannyaAnggota BiasaAnggota Luar BiasaAnggota KehormatanAnggota AlumniAnggota AspiranAnggota PendukungKaderisasiKeanggotaan di HMI tidak hanya terbatas pada mahasiswa saja, tetapi juga terbuka untuk siapa saja yang tertarik dengan gerakan Islam yang progresif dan moderat. Jenis-jenis anggota di atas mencakup berbagai macam latar belakang dan usia, dari mahasiswa hingga bergabung dengan HMI, anggota biasa biasanya akan mengikuti beberapa tahap kaderisasi sebelum dapat benar-benar menjadi anggota HMI yang resmi. Tahap-tahap ini dirancang untuk membantu anggota mempelajari nilai-nilai dan prinsip dasar HMI, serta mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam dengan perkembangan zaman, HMI juga menciptakan jenis-jenis keanggotaan tambahan seperti anggota aspiran dan anggota pendukung. Keduanya bertujuan untuk memperkuat komunitas HMI dan memberikan kesempatan kepada non-mahasiswa untuk terlibat dalam gerakan yang dipelopori oleh anggota biasa, anggota DIPO dan MPO juga merupakan jenis keanggotaan yang cukup terkenal di HMI. Anggota DIPO merupakan anggota HMI yang bertugas di lingkup daerah, sedangkan anggota MPO tergabung dalam lingkup adalah penjelasan lebih lanjut tentang DIPO dan MPO beserta perbedaan di antara keduanyaDIPOMPOTerdiri dari beberapa struktural organisasi HMI di daerahTerdiri dari struktural organisasi HMI di tingkat pusatMemiliki kebebasan dalam mengambil keputusan di level daerahKeputusan diambil oleh pengurus pusatTugasnya adalah mengembangkan HMI di level daerahTugasnya adalah mengarahkan dan mengkoordinasikan HMI di seluruh IndonesiaDari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara DIPO dan MPO adalah pada level organisasi yang menjadi tanggung jawab mereka. Meskipun demikian, keduanya memiliki peran yang sama pentingnya dalam memajukan gerakan HMI di seleksi keanggotaan di HMI, DIPO, dan MPOKeanggotaan di organisasi-organisasi seperti HMI Himpunan Mahasiswa Islam, DIPO Dewan Indonesia Pembela Kedaulatan, dan MPO Mahasiswa Pembebasan Orde tidaklah sembarang orang bisa menjadi anggota. Terdapat proses seleksi ketat yang harus diikuti oleh para calon anggota sebelum mereka diterima sebagai bagian dari organisasi Calon anggota harus mengikuti proses pendaftaran terlebih dahulu. Biasanya, pendaftaran dilakukan melalui formulir online atau offline. Calon anggota juga harus membayar sejumlah biaya pendaftaran dan tidak dapat mengundurkan diri setelah Administrasi Setelah mendaftar, calon anggota akan menjalani tahap penyaringan administrasi, di mana data-data pribadi dan riwayat pendidikan mereka akan diperiksa. Calon anggota juga akan diminta untuk menyertakan dokumen seperti surat keterangan catatan Fisik Setelah melewati tahap administrasi, calon anggota akan menjalani tahap saringan fisik, yang biasanya meliputi tes fisik dan wawancara tatap lebih jelasnya, berikut tabel perbedaan proses seleksi keanggotaan di antara ketiga organisasi tersebutOrganisasiTahap SeleksiKeteranganHMIPendaftaranSaringan AdministrasiSaringan FisikProses seleksi berlangsung sekitar 1-2 bulanDIPOPendaftaranSaringan AdministrasiSaringan FisikPada tahap akhir, calon anggota harus mengikuti pelatihan militer selama 3 bulanMPOPendaftaranSaringan AdministrasiCalon anggota yang lolos tahap administrasi akan langsung diikutkan dalam kegiatan organisasi dan diuji secara tidak terduga saat kegiatan berlangsungDari tabel tersebut, terlihat bahwa DIPO menerapkan proses seleksi yang paling ketat di antara ketiga organisasi tersebut. Namun, hal ini sebanding dengan tujuan dari DIPO yang merupakan organisasi bela yang dilakukan oleh HMI, DIPO, dan MPOHimpunan Mahasiswa Islam HMI, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia DDII Persyarikatan Muhammadiyah DIPO, dan Majelis Pendidikan dan Pemuda Indonesia MPO merupakan tiga organisasi besar di Indonesia dengan berbagai kegiatan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing organisasiHMI Himpunan Mahasiswa IslamMengadakan kegiatan keagamaan seperti pengajian dan kader-kader yang berdedikasi tinggi dan memiliki semangat keberagamaan kegiatan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat seperti aksi donor darah dan bakti nilai-nilai Islam sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Dewan Dakwah Islamiyah IndonesiaMengadakan kegiatan dakwah berupa pengajian, taushiyah, dan kuliah umum untuk menyebarkan nilai-nilai kader-kader yang berkualitas dengan pengajaran agama yang kegiatan sosial seperti bakti sosial, bazar amal untuk membantu masyarakat kurang nilai-nilai Islam dengan menggunakan media seperti penerbitan buku dan Majelis Pendidikan dan Pemuda IndonesiaMembentuk kader-kader yang memiliki kualitas dan kemampuan dalam bidang pendidikan dan kegiatan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan kepemimpinan dan pelatihan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat seperti bakti sosial dan aksi donor nilai-nilai pendidikan dan kepemudaan melalui berbagai kegiatan seperti seminar dan antara HMI, DIPO, dan MPOMeskipun tiga organisasi ini memiliki beberapa kesamaan dalam kegiatan, namun terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara HMI, DIPO, dan MPO. Perbedaan antara ketiga organisasi ini terlihat pada tabel di bawah iniHMIDIPOMPOFokusBidang pendidikan dan keislamanDakwah dan pengajaran agamaPendidikan dan kepemudaanAfiliasi politikIndependenPartai Persatuan Pembangunan PPPPartai DemokratSifatNon-profitNon-profitNon-profitDari tabel tersebut, diperoleh informasi bahwa fokus kegiatan dari tiga organisasi ini berbeda-beda yaitu pada bidang pendidikan dan keislaman, dakwah dan pengajaran agama, serta pendidikan dan kepemudaan. Selain itu, tiga organisasi ini memiliki afiliasi politik yang berbeda-beda. Meskipun begitu, ketiga organisasi ini memiliki sifat non-profit atau tidak mencari Organisasi HMI, DIPO, dan MPOHIMPUNAN MAHASISWA INDONESIA HMI merupakan organisasi mahasiswa tertua di Indonesia, didirikan pada tanggal 5 Februari 1947. Struktur organisasi HMI terdiri dari tiga bagian, yaitu Dewan Pimpinan Pusat DPP, Dewan Pimpinan Daerah DPD, dan Dewan Pimpinan Cabang DPC. Dalam struktur organisasi tersebut, terdapat DPP HMI yang bertugas sebagai pimpinan tertinggi dan membawahi seluruh DPD dan DPC di seluruh Dewan Perwakilan Pimpinan adalah lembaga yang berada di bawah DPP dan bertugas membantu DPP dalam menjalankan kegiatan dan program kerja HMI di tingkat nasional. DIPO terdiri dari perwakilan dari setiap DPD di seluruh Majelis Permusyawaratan Organisasi adalah lembaga tertinggi dalam HMI yang bertugas memperkuat dan mempertegas ideologi dan prinsip HMI. MPO terdiri dari perwakilan dari seluruh DPD di seluruh Indonesia dan bertanggung jawab atas penyusunan program kerja HMI dan pengambilan keputusan strategis mengenai dan MPO merupakan lembaga yang sangat penting dalam struktur organisasi HMI karena keduanya bertanggung jawab dalam mengarahkan dan membantu DPP dalam menjalankan kegiatan organisasi HMI, DIPO, dan MPO memiliki perbedaan dalam tugas dan wewenangnya, namun saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kepentingan mahasiswa dan masyarakat OrganisasiTugas dan WewenangDPP HMIPimpinan tertinggiDPD HMIWilayah-wilayah di Indonesia yang membawahi DPCDPC HMICabang dari HMI di universitas atau perguruan tinggiDIPO HMIBertugas membantu DPP dalam menjalankan kegiatan HMIMPO HMIPengambilan keputusan strategis mengenai organisasi HMIJadi, perbedaan antara HMI, DIPO, dan MPO terletak pada tugas dan wewenang dalam struktur organisasi HMI, namun tetap memiliki tujuan yang sama yaitu memperjuangkan kepentingan mahasiswa dan masyarakat dan kerjasama antara HMI, DIPO, dan MPO dengan lembaga lainnyaBanyak yang bertanya, apa perbedaan antara HMI, DIPO, dan MPO? Secara umum, HMI Himpunan Mahasiswa Islam, DIPO Dewan Ittihadul Qur’an Pondok Modern dan MPO Majelis Persaudaraan Otonom adalah organisasi kemahasiswaan yang memiliki tujuan yang sama, yaitu berkontribusi dalam pengembangan kualitas kehidupan sosial masyarakat dan negara. Namun, perbedaan dari ketiga organisasi tersebut terletak pada metode kerja dan persoalan yang diangkat oleh setiap fokus pada pengembangan kepribadian yang berlandaskan prinsip Islam serta memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan berorientasi pada pengembangan keilmuan dan kecakapan dalam bidang Al-Qur’an dan hadis serta memberikan pencerahan agama kepada masyarakat lebih fokus pada pengembangan kecakapan serta pengalaman kepemimpinan untuk mempersiapkan para mahasiswa dalam menempuh karir di masa terdapat perbedaan dalam metode kerja dan isu yang diangkat, HMI, DIPO, dan MPO memiliki hubungan dan kerjasama yang erat dengan lembaga lainnya seperti pemerintah, organisasi kemahasiswaan lain, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan untuk menjalin sinergi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dan organisasi mengambil peran yang berbeda dalam kerjasama dengan lembaga lain. HMI berperan aktif dalam pengembangan masyarakat dan kerjasama dalam pergerakan dakwah Islam. DIPO berperan dalam kerjasama dalam pendidikan keagamaan dan pengembangan kesenian tradisional. MPO, sebagai organisasi yang fokus pada pengembangan kepemimpinan, bekerjasama dengan lembaga lain seperti perusahaan untuk memberikan pengalaman kerja bagi kerjasama HMI, DIPO dan MPO dengan berbagai lembaga dapat berupa program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan mahasiswa. Sebagai contoh, kerjasama antara HMI dengan organisasi kemahasiswaan lain dapat menghasilkan program-program pengembangan kepribadian dan kualitas diri bagi mahasiswa. Kerjasama antara DIPO dan lembaga swadaya masyarakat dapat menghasilkan program-program bantuan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan. Sementara, kerjasama MPO dengan perusahaan dapat menghasilkan program magang atau internship bagi mahasiswa untuk lebih mempersiapkan mereka dalam memasuki dunia kerja di masa dari Kerjasama dengan HMI, DIPO, dan MPOPemerintahPartisipasi dalam pembangunan negara dan pengembangan sosial dalam masyarakatOrganisasi Kemahasiswaan LainProgram-program pengembangan kepribadian, kualitas diri dan peningkatan kualitas Swadaya MasyarakatProgram-program bantuan sosial untuk masyarakat luasLembaga PendidikanPengembangan keilmuan dan kecakapan dalam bidang yang ditekuni masing-masing organisasiPerusahaanProgram magang atau internship untuk mahasiswa sebagai persiapan memasuki dunia kerja di masa depanHubungan dan kerjasama antara HMI, DIPO, dan MPO dengan lembaga lainnya adalah sangat penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh setiap organisasi. Kerjasama ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, lembaga lain, dan mahasiswa, tetapi juga meningkatkan kemampuan dan pengalaman organisasi untuk menghadapi tantangan di masa Perbedaan HMI Dipo dan MPOItulah beberapa perbedaan yang bisa kita simak antara HMI Dipo dan MPO. Mengenal perbedaan ini bisa membantu kita lebih memahami masing-masing organisasi dan juga memilih untuk bergabung dengan salah satu organisasi tersebut. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kalian semua, terima kasih sudah membaca dan jangan lupa untuk mengunjungi website kami lain waktu untuk artikel menarik lainnya!
KENDARI – Sarasehan Keumatan dan kebangsaan Kongres Ke XXXII Himpunan Mahasiswa Islam HMI MPO dipastikan akan menjadi sejarah penyatuan HMI yang selama ini terbelah dua, ditengah peserta Kongres HMI MPO, Kedua Tokoh HMI tersebut adalah Prof. Dr. Hary Azhar Azis selaku Ketua Umum PB HMI Periode 1983-1986 dan Dr. Eggy Sudjana, SH. Selaku Ketua Umum PB HMI MPO Pertama Periode 1986-1988 Keduanya menyampaikan keinginan mereka agar HMI kembali dapat bersatu, dan moment tersebut langsung disaksikan oleh Ketua Umum PB HMI MPO Zuhad Adji dan Pejabatan Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy. Pada kesempatan tersebut Eggy Sudjana menyampaikan bahwa sudah saatnya HMI bersatu, jika dizamannya bersama Hary Azhar Azus HMI terbelah menjadi 2 dua, yakni HMI MPO dan HMI DIPO, maka dizaman Zuhad adji dan Arya Kharisma Hardy saatnyalah HMI menjadi satu. Baca Juga HMI Tantang Polda Sulsel Tangkap Pelaku Tambang Liar di DAS JeneberangDiterima Ketua DPRD Sulsle, HMI Sulselbar Serahkan Rekomendasi Hasil FGDTolak BBM Naik, HMI Gowa Raya sebut Jokowi-Ma’ruf Zalimi Rakyatnya“Jika zaman kami HMI terpecah, maka dizaman kalian berdualah HMI kembali bersatu”, katanya, sontak tepuk tangan peserta kongrespun ikut menggema. Hal senada juga disampaikan Hary Azhar Azis dihadapan ribuan kader HMI MPO didalam forum kongres, menurutnya secara identitas tidak ada lagi yang membedakan antar HMI MPO dan HMI sebab kedua-duanya berazaskan Islam, Jika bisa bersatu, mengapa harus dua. Ia pun menegaskan bahwa ditataran Senior HMI tidak ada lagi HMI MPO dan HMI, sehingga secara tidak langsung itu merupakan Isyarat keinginan HMI harus bersatu. “Secara identitas tidak ada lagi yang membedakan antar HMI MPO dan HMI sebab kedua-duanya berazaskan Islam, Jika bisa bersatu, mengapa harus dua. Meski dulu sempat bersitegang, namun Saya dan Kang Eggy saat ini kembali mesra, terus masa kalian masih terpecah dua. Sudah saatnyalah HMI bersatu kembali”, Ucapnya. Perlu diketahui Sejarah terbelahnya HMI disebabkan UU Nomor 3/1985 yang disahkan pada 19 Februari 1985 mengharuskan Pancasila menjadi asas tunggal dalam setiap organisasi. “Dalam rangka ini dan demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, kekuatan-kekuatan sosial politik khususnya Partai Politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Pancasila yang dimaksud dalam Undang-undang ini ialah yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.” Demikian bunyi penjelasan UU Nomor 3/1985 yang menggantikan UU Nomor 3/1975 tersebut. Pada saat itu HMI terbelah menjadi dua pasca diselenggarakannya Kongres ke-15 HMI di Medan pada tahun 1983. Pada tahun 1986, HMI yang menerima azas tunggal Pancasila dengan pertimbangan-pertimbangan memilih beralih azas dari Islam ke pancasila, selanjutnya HMI pihak ini disebut sebagai HMI DIPO, dikarenakan bersekretariat di Jalan Pangeran Diponegoro Jakarta Dengan Ketua Umum PB HMI Saat itu adalah Hary Azhar Azis. Sedangkan HMI yang tetap mempertahankan azas Islam kemudian dikenal dengan istilah HMI MPO Majelis Penyelamat Organisasi dengan ketua Umum PB HMI Aggy Sudjana. Karena alasan untuk menyelamatkan HMI dari ancaman pembubaran oleh rezim Orde Baru, maka melalui Kongres Padang disepakatilah penerimaan asas tunggal Pancasila. Namun pada Kongres Jambi 1999, HMI DIPO kembali ke kepada asas Islam. Hingga saat ini upaya untuk menyatukan HMI kembali sedia kala terus dilakukan dan pertemuan ini akan menjadi pondasi awal bersatu kembali Rls
Barupada kongres ke-16 di Padang HMI resmi menerima asas tunggal. Namun keputusan ini harus dibayar mahal, karena HMI terpecah kedalam dua kubu HMI Mpo yang mempertahankan asas Islam dan HMI Dipo yang merubah asas Islam menjadi Pancasila.Jakarta - Dua kubu di Himpunan Mahasiswa Indonesia HMI, HMI Diponegoro dan HMI Majelis Penyelamat Organisasi MPO, telah sepakat untuk mengadakan islah. Tapi mereka tetap sebagai organisasi terpisah. Hal itu ditegaskan Ketua PB HMI MPO, Syahrul E Dasopang di Gedung Lembaga Bantuan Hukum LBH, Jl Diponegoro, Jakarta, Kamis 31/07/08.Islah kedua kubu itu sendiri berlangsung di Kongres XXVI HMI di Hotel Novotel, Palembang, 28 Juli lalu. Wakil Presiden Jusuf Kalla JK serta mantan Ketua DPR Akbar Tandjung menjadi saksi peristiwa tersebut. Menurut Syahrul, keinginan perdamaian ini muncul sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki moral bangsa yang tengah terpuruk. Makna di Palembang, dinilai Syahrul sebagai ajakan moral agar lebih menolak kalau islah itu akan disertai penggabungan organisasi. "Tidak ada penggabungan organisasi, yang ada hanya islah," tegas Syahrul, kemunculan dua kubu di HMI dapat diselesaikan jika ada inisiatif dan kerendahan hati untuk saling memaafkan. HMI sebagai organisasi anak muda, menurut Syahrul, perlu meninggalkan nilai-nilai lama yang tidak memberikan pencerahan dan harapan kepada masyarakat. "Kami ingin mempromosikan universalitas Islam," tambahnya. mok/iy
Setelah penerimaan azas tunggal itu, HMI yang bermarkas di Jalan Diponegoro sebagai satu-satunya HMI yang diakui oleh negara. Namun pada Kongres Jambi 1999, HMI DIPO kembali ke kepada asas Islam. Namun demikian, HMI DIPO dan HMI MPO tidak …, Dalam Perkembangannya Himpunan Mahasiswa Islam kemudian terpecah menjadi dua karena upaya Orde Baru dalam meletakkan asas tunggal pancasila, yang merapat pada kekuasaan Orde Baru disebut HMI Dipo dan yang tetap sesuai asas Islam adalah HMI MPO , namun keduanya tetap menyebut sebagai HMI dalam dokumen organisasi. Daftar Ketua Umum HMI, Yang saya dengar terdapat juga teman-2 Dipo . Saat itu kita berkoordinasi menyatukan langkah menghadapi Rezim ORBA. Tidak ada saling memaki antara Dipo dan MPO . Jika Mas Awalil atau Mas Lukman Hakim yang masih merasakan dampak perpecahan HMI MPO dan Dipo saja tidak pernah terlontar kebencian dari sikapnya., 18/05/2013   Karena itu, ia mengecam perpecahan yang terjadi di tubuh HMI sehingga muncul sebutan HMI Majelis Penyelamatan Organisasi MPO dan HMI Diponegoro Dipo . HMI MPO muncul pada Maret 1986, sebagai wujud protes kader yang tak puas dengan keputusan HMI menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi., Tradisi kooperatifnya dengan Golkar dan kedekatanya dengan kebanyakan alumni KAHMI menjadikan HMI Dipo lebih mapan secara finansial dan rapi dalam keorganisasian. Sementara HMI - MPO identik dengan tradisi proletarian, komunitas eksklusif, dan tidak mapan dalam organisasi., Setelah HMI terpecah menjadi dua, HMI DIPO dan alumni yang mendukung lebih kental nuansa politik praktisnya, seakan mendapat kemudahan dari pemerintah, termasuk akses kekuasaan. Apakah itu efek dari penerimaan Pancasila dimana kondisi sebaliknya justru dialami HMI MPO ?, Selanjunya kedua HMI ini berjalan sendiri-sendiri. HMI DIPO eksis dengan segala fasilitas negaranya, dan HMI MPO tumbuh menjadi gerakan underground yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan negara. Jama’ah HMI MPO walaupun sedikit namun kompak, mereka yakin bahwa apa yang diperjuangkannya untuk tetap bertahan dan berjuang mempertahankan Islam ..., Sedangkan MPO menilai DIPO adalah sekelompok penghianat yang tunduk terhadap ststus quo. DIPO dinilai jauh dari gerakan mahasiswa yang oposan dan menentang status quo. Hmi DIPO dinilai lebih moderat karena mau menggunakan taktik menerima asas tunggal, sedangkan MPO dinilai lebih fundamental dan tidak mau menyerah pada pemerintah yang tiran., Terkait dengan islah yang sering diwacanakan oleh kader HMI sejak lama, Aji berencana akan membuat road map berupa kajian terkait kesamaan antara HMI MPO dan HMI DIPO sebagaimana amanah pada kongres ke XXXI di sorong yang diselenggarakan pada 28 Januari-05 Februari 2018, hal tersebut menjadi program jangka panjang pada periodenya., 10/12/2012   PMII bekerja sama dengan ormas kiri seperti PRD, PMKRI untuk mendukung atau pro Gus Dur tetap menjadi presiden. Sementara, kelompok yang kontra Gus Dur seperti HMI Dipo , HMI MPO , IMM, dan KAMMI secara serentak, bersama menuntut Gus Dur mundur. Hal senada juga diungkapkan oleh kelompok modernis yang lain seperti HMI Dipo , HMI MPO , dan dipo dan hmi adalаh singkаtan dаri human machine interfаce antarmuka mаnusiа dan mesin. Secаra sederhanа, hmi adalah perаngkаt keras hаrdware yang memiliki kemаmpuan untuk melakukan komunikаsi bidirectionаl antаra manusiа dengan diketahui bahwа hmi merupаkan bаgian yang penting dаlam perkembangan sistem otomаsi, sehinggа hari ini аplikasi hmi terdapаt pada berbagаi jenis sistem kontrol. Mulаi dari plc, dcs hinggа pc-based control hmi sаngat tergantung padа fungsi dаn kegunaаnnya. Sebagаi gambaran, berikut ini beberаpа contoh aplikаsi yang menggunakаn human machine interfacepаdа fasilitаs produksi dan industri, hmi berfungsi sebagаi alat untuk menginputkan pаrаmeter padа mespengertian hmi/panel operаtor hmi human machine interface аdаlah аlat untuk mengendalikаn dan memonitoring operasi dari suаtu sistem operаtor digunakan untuk mengontrol dаn memantau perangkаt-perаngkat tertentu yаng berada pаda mesin atau jаringаn. Selain itu pаnel operator juga dаpat digunakan untuk menаmpilkаn sinyal-sinyаl yang terjadi pаda mesin, seperti kontrol on/off, kontrol start/stop, kondisi plc, suhu boiler, pressure dan hmi аda banyаk, tetapi secara gаris besаr hmi adаlah perangkаt yang dipergunakan oleh operаtor dаlam mengendаlikan atаu melihat proses yang terjadi pаdа alаt-alat yаng tersambung dengan merupakаn perаngkat lunаk yang bekerja shmi аdalah singkatаn dаri human mаchine interface, yaitu sebuаh perangkat yang menghubungkаn аntarа manusia dаn mesin. Peran hmi pada sistem scаdа adаlah untuk memberikan lаyanan informasi kepаdа sistem scаda, hmi biasanyа berupа komputer dengan tаmpilan grafis, displаy panel ataupun hаndheld device. Komputer dengаn tampilаn grafis merupakаn sistem hmi yang paling banyаk digunаkan di industri sаat model sistem scada terdapаt 2 buаh komputer yang disebut rtu dаn master station. Rtu remote terminаl unit merupakan komputer yang terhubung lаngsung ke lokаsi proses, sedangkаn master station berаda di pusat pengendali control center. Keduаnyа memiliki fungsi sebagаi berikut**rtu berfungsi sebagai interfаce antara proses fisik dаn mаster station. Rtpilihlаh barang-bаrang yang adа di supermаrket. Hargа 1 buah barаng, harga satuаn per 100 grаm dan berаt dalam itu anda disuruh untuk memilih sebuаh item dаri supermarket anda menentukаn sebuah item, anda dаpаt melihat hаrganya per item dаn berapa ons yang аkаn kamu dua jenis nyа
Namundengan sikap militansi dan semangat para kader HMI MPO waktu itu, HMI MPO masih dapat bertahan sampai sekarang. Perkembangan terakhir menunjukkan adanya kemajuan kuantitatif cabang HMI MPO. Dari semula 7 cabang sebelum tumbangnya Orde Baru, menjadi 36 cabang pada saat ini. Berarti dalam waktu 6 tahun cabang-cabang HMI MPO
Lentera Mania - 1947 Lafran Pane. la dikenal sebagai salah satu pendiri HMI. Namun, bagi mayoritas anggota HMI, ia dianggap sebagai pendiri satu-satunya. la adalah alumnus Sekolah Tinggi Islam STI Yogyakarta yang kini menjadi Universitas Islam Indonesia UII. Pekerjaan terakhirnya adalah Staf Pengajar Ilmu Hukum Tata Negara di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. HMI berdiri pada tangga 5 Februari 1947 di Yogyakarta, salah satu Kota Perjuangan kala itu. 1947-1948 HMS Haji Mohammad Syafa’at Mintareja. pada mulanya ditunjuk Lafran Pane sebagai Ketua HM 6 bulan setelah HMI berdiri. Pada Kongres ke-1 di Yogyakarta _ pada tanggal 30 November 1947, Mintaredja dikukuhkan menjadi Ketua PB HMI untuk periode 1947 sampai 1951. Namun saat terjadi agresi militer Belanda u, ia keluar dari Yogja dan kembali menyerahkan jabatan kepada Lafran Pane 1948-1949 Achmad Tirtosudiro. la sempat kuHah di UGM Jurusan Hmu Hukum. Ia terpilih sebagai Ketua PB HMI tahun 1948 hingga tahun 1949. Namun akhirnya, ia memiiih berkarier di bidang militer dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. la banyak berperan pada masa pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim lndohesia ICMI yang memberikan pertindungan poIitik kepada Prof. Dr. BJ. Habibie. 1950-1951 Lukman EI-Hakim. Ia terpilih sebagai Ketua PB HMI sete1ah Achmad Titosudiro mengundurkan diri dari jabatan. Mengingat sejumlah kasus pengunduran diri dari ketua-ketua PB HMI Iainnya dI Yogyakarta, Lukman melakukan upaya pemindahan sekretariat PB HMI dari Yogyakarta ke Jakarta pada bulan Juni 1950, Usaha Itu membuahkan hasil, mengingat Jakarta adalah ibukota Republik Indonesia. 1951-1953 Ahmad Dahlan Ranuwiharja. Pada Kongres ke~2 di Yogyakarta pada tanggaI 15 Desember 1951, peserta memiIihnya sebagai Ketua Umum HMI periode/1951-1953. Di bawah kepengurusan Dahlan, HMI mulai eksis meski sering mengritik pemerintahan Presiden Soekamo saat Itu. Dahlan dikenal sebagai tokoh Islam nasionalis, Ia dianggap sukses mempertahankan posisi HMI pada masa penuh gejolak saat itu, dalam waktu yang sesuai AD/ART, yakni dua tahun kepengurusan. 1953-1955 DeIiar Nooer. Ia aktif di HMI pada tahun 1950 sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jakarta. Ia terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI daIam Kongres ke~3 yang pertama kaIinya digelar di Jakarta pada tanggaI 4 September 1953.. Sebagai alumni alumni universitas NasionaI, Jakarta, Ia dikenaI sebagai tokoh Islam yang kritis dan sederhana. Ia tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang memperoIeh gelar daIam bidang IImu Politik. 1955-1957 Amin Rajah Batubara. la dikenal sebagai salah satu anggota Tim Perumus Tafsir Asas HMI. Amin terpilih ke -4 ri Bandung pada tanggal 14 Oktober 1955. 1957-1960 Ismail Hasan Matareum. Ia menjadi Ketua PB HMI pertama dengan masa Jabatan tiga tahun. Ia terpilih pada Kongres ke-5 di Medan pada tanggal 31 Desember 1957. Kelak, dia menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan PPP dengan masa jabatan cukup lama yakni 1989-1998. Ismail juga terpilih menjadi Wakil Ketua DPR/MPR. 1960-1963 Nursal. la terpilih pada Kongres ke-6 dl Makassar pada tanggal 20 Juli 1960. 1963-1966 Sulastomo. Saat Kongres ke~7 digelar kemball dl Jakarta pada tanggal 14 September 1963, la terpilih menjadl Ketua Umum PB HMI. la berasal darI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Ketua HMI cabang Jakarta. la adalah tokoh HMI , yang banyak berhadapan dengan Central Gerakan Mahasiswa Indonesia CGMI. Ia menghadapl masa-masa yang sulit, di tengah upaya pembubaran HMI. 1966-1969 dan 1969-1971 Nurcholis Madjid. la menjadi satu-satunya Ketua Umum PB HMI selama dua periode. la pertama kali terpilih saat Kongres ke-8 dl Solo pada tanggal 17 September 1966. Alumni Institut Agama Islam Negeri IAIN Jakarta Ini terpilih lagl pada Kongres ke-9 di Malang pada tanggal 10 Mei 1969. Alm. Nurcholish Madjld bukan saja dikenal sebagal mantan Ketua PB l-IMI, tetapl dikenang sebagai pemikir Islam terbalk yang pernah dimiliki Indonesia. 1971-1974 Akbar Tanjung. Pada saat Kongres ke~10 dl Palembang pada tanggal 10 Oktober 1971, la terpillh menjadi Ketua Umum PB HMI ke-10 versi kongres mengingat Nurcholis Madjid terpllih dua periode atau ke-14 sejak Lafran Pane. Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini dikenal sebagai tokoh senior Partai Golkar. la pernah menjabat sebagai Ketua Komite Naslonal Pemuda Indonesia KNPI, sejumlah jabatan menteri Era Presiden Soeharto dan Presiden Prof. Dr. BJ. Habibie, serta Ketua DPR RI. 1974-1976 Ridwan Saidi. la terpilih dalam Kongres ke-11 di Bogor pada tanggal 12 Mei 1974. la tidak menyelesaikan pendidikan di Fakultas Publisistik Universitas Padjajaran, Bandung. Lulus sebagai sarjana Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia. la pernah menjadi anggota DPR RI dari PPP. la dikenal sebagai tokoh Betawi dan pengamat politik nasional hingga kini. 1976-1978 Chumaidi Syarif Romas. Ia terpilih pada Kongres ke-12 di Semarang pada tanggal 16 Oktober 1976. Dosen Universitas Islam Negeri Yogyakarta itu kini menjabat salah satu komisioner Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, perusahaan Negara di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 1978-1981 Abdullah Hehamahua. la menjadi Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke~13 di Makassar Ujungpandang pada tanggal 12 Februari 1979. la menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Khrisna Diwipayana pada tahun 2008. Belakangan namanya lebih dikenal sebagai Mantan/Anggota Dewan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kesederhanaan adalah ciri dan hidupnya, selain juga sikap keterus~terangan dalam bersikap dan berpendapat. 1981-1983 Achmad Zacky Siradj. la memimpin HMI setelah terpilih pada Kongres Isa-14 di Bandung pada tanggal 30 Apri' 1981. Kini Zacky menjadi Anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar dapil Jabar XI Sama dengan Hehamahua, ia menyelesaikan pendidikan sarjana dl Universitas Khrisna Dwipayana pada tahun 1989. 1983-4986 Harry Azhar Azis. Pada Kongres HMI ke-16 di Medan tanggal 26 Mei 1983, ia terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI. Sarjana muda Akademi Pimpinan Perusahaan APP Kementerian Perindustrian dan sarjana ekonomi Sekolah Tinggi Manajemen Industri STMI ini adalah tokoh sentral dalam pergulatan HMI menghadapi asas tunggal Pancasila. Ia sempat menjadi anggota DPR RI selama dua periode 2004-2014. Penyandang gelar PhD dari Oklahoma University inl menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI periode 2014-2019. Dualisme Kepemimpinan 1986-1988 Muhammad Saleh Khalid. Pada Kongres ke-l6 di Padang tahun 1986, ia terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI Alumnus Fakultas Pertanian IPB yang bergelar lnsinyur ini sudah menyelesaikan jenjang pendidikan Magister. Untuk pertama kali dalam kongres ini, PB HMI terpecah menjadi dua, yakni HMI Diponegoro Dipo dan HMI Majelis Penyelamatan Organisasi MPO. Hal itu terjadi akibat Kongres HMI mengesahkan penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi. HMI MPO menggelar Kongres ke-16 di Yogyakarta dengan Ketua Umum terpilih Eggy Sudjana 1986-1988. la menjadi Doktor dari IPB dalam bidang Lingkungan Hidup, pengacara, pendiri dan Ketum Partai Pemersatu Bangsa PPB. 1988-1990 Herman Widyananda. la terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI dalam Kongres ke-17 di Lhokseumawe, Aceh, 6 Juli 1988. Dalam Kongres ke~17 di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 1988, HMI MPO memilih Ketua Umum Tamsil Linrung 1984-1990, pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, Direktur Sekolah lnsan Cendekia Madani lCM Serpong, Duta Pendidikan Rabithah Alam lslami. 1990-1992 Ferry Mursidan Baldan. Tokoh yang kini menjadi Menteri Pertanahan dan Kepala Badan Pertanahan Nasionai BPN adalah Ketua Umum PB HMI yang terpiiih pada Kongres ke~13 di Jakarta, 24 September 1990. la sempat beberapa kali menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Perseilisihan poiitik membuat Ferry berpindah menjadi politikus Partai Nasdem. ia dikenai sebagai tokoh panting dibalik Iahirnya sejumlah Undang-Undang tentang partai politik, pemilu, pemerintahan daerah dan otonomi khusus. Pada tanggal 10 Oktober 1990, HMI MPO mengadakan kongres dengan memiiih Masyhudi Muqarrabin sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 1990-1992, Doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia dalam bidang ilmu Ekonomi, pengajar FE Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 1992-1995 M. Yahya Zaini. Sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini terpiiih sebagai Ketua Umum PB HMi pada Kongres ke-19 di Pekanbaru, Riau, pada 9 Desember 1992. la sempat menjadi staf khusus Menteri Pemuda dan Oiahraga, Akbar Tanjung. Ia mundur dari DPR RI dan Partai Golkar pada tahun 2006. Pada tanggai 24 Desember 1992, terpilih Ketua Umum PB HMI MPO Agusprie Muhammad periode 1992-1995. la menjadi konsultan teknik di Jakarta. 1995-1997 Taufiq Hidayat. la terpilih dalam Kongres ke-20 di Surabaya pada tanggai 29 Januari 1995. Alumni Universitas Negeri Jember itu pernah menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Golkar mewakili Jawa Timur. Sementara, Ketua Umum PB HMI MPO periode ini adalah Lukman Hakim Hassan periode 1995-1997. Doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia dalam bldang llmu Ekonomi, Wakil Dekan lll FE Universltas Negeri Sebelas Marat Solo, dan Ketua Umum Barisan Nusantara. 1997-1999 Anas Urbaningrum. Sempat harum namanya saat terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam usia masih di bawah 40 tahun. Alumni Universitas Airlangga itu terpilih menjadi Ketua Umum PB HMl pada Kongres ke-21 di Yogyakarta pada 26 Agustus 1997. Kini tokoh yang terlibat dalam perubahan paket Undang-Undang bidang politik itu sudah lengser sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Imron Fadhil Syam adalah Ketua Umum PB HMI MPO periode 1995-1997. la pernah kuliah di Fakultas Ushuluddin lAlN Syarif Hidayatullah Jakarta, aktif dalam sejumlah lembaga konsultan pengembangan komunltas. 1999-2002 M. Fakhruddin. la terpilih memimpin HMI pada Kongres ke~22 di Jambi pada 3 Desember 1999. Pada kongres itu, PB HMI yang dikenal sebagai HMI Dipo, mengembalikan asas organisasi kepada lslam, menggantikan Pancasila. Ia pemah menjadi Sekjen KNPI dan Wasekjen Partai Demokrat. Walau HMI Dipo sudah kembali ke asas Islam, HMI MPO tetap menjalankan Kongres. Ketua Umum PB HMI MPO periode ini adalah Yusuf Hidayat periode 1999-2001. Doktor dari UlN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang Hukum Islam, kini Kepala Penelitian Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta. Pada tanggal 25 Juli 2001, Yusuf digantikan oleh Morteza Syafinuddin Al-Mandary sebagai Ketua Umum PB HMI Mp0 periode 2001-2003. Morteza berasal dari Universitas Tjokroaminoto, Makassar. Doktor dari Universitas Ondonesia dalam bidang Hmu Lingkungan, sekarang adalah pengajar di Universitas Paramadina Jakarta dan Sekjen Lajnah Tanfidziyah/ Pengurus Pusat Syarikat Islam 2015-2020. 2002-2004 Kholis Malik. Ia terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke-23 di Balikpapan, pada 30 April 2002. Kholis berasal dari HMI Cabang Yogyakarta. Sarjana ilmu sejarah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini sempat digantikan oleh Mukhlis Tapi sebagai Pejabat Sementara, dari HMI MPO, terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI MPO Cahyo Pamungkasperiode 2003-2005 dalam Kongres ke-24 di Semarang. Cahyo adalah Sarjana Ekonomi dari Fakuttas Ekonomi Universitas Gajah Mada dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Doktor di Radboud Universiteit Nijmegen Belanda dalam bidang Ilmu Sosial, sekarang masih aktif sebagai peneliti LIPI. 2004-2006 Hasanuddin. la dipilih sebagai Ketua Umum PB HMI dalam Kongres ke-24 di Jakarta pada 23 Oktober 2003. la sempat digantikan oleh Syahmud NgabaIin dalam konflik kepengurusan; namun berhasil menyelesaikan periodesasinya. Ketum HMI MPO adalah Muzakkir Djabir 2005-2007, alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Makassar, kini adalah Pemred Jurnal Cendekia, C2ReDI. 2006-2008 Fajar Zulkarnain. la terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI periode 2006-2008 pada Kongres ke~25 di Makassar, pada 20 Februari 2006. la sempat menjadi Komisaris Badan Usaha Milik Negara pada masa pemerintahan Presiden SBY la adalah alumnus Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam FMIPA Universitas Padjajaran. Ketua Umum PB HMl MPO adalah Syahrul Effendy Dasopa untuk periode 2007-2009. Syahrul muncul namanya pada Kongres ke-26 di Palembang, dalam upaya islah HMI Dipo dan HMI MPO. la bersama Fadjar membacakan naskah islah. Syahrul adalah alumni Perguruan Tinggi llmu Qur’an PTIQ Jakarta, kolumnis dan Redaktur pada Jurnal Ekonomika, Direktur Indonesia Reform Institute. 2008-2010 Arip Mustofa. la terpilih pada Kongres ke-26 di Palembang pada 28 Juli 2008. Dalam Kongres HMI kali ini dibacakan komitmen islah oleh Ketua Umum PB HMI Dipo 2006-2008 Fajar R Zulkarnaen dan Ketua Umum PB HMI MPO 2007-2009, Syahrul Effendy Dasopa. Pembacaan disaksikan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla 1K dan mantan Ketua DPR Rl Akbar Tandjung. Namun pada 9 Juni 2009 HMI MPO tetap menggelar kongres di Yogyakarta dan memilih Muhammad Chozin Amirullah sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2009-2011. la adalah alumni Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada. Gelar magister diperolehnya dari Ohio State University, Amerika Serikat. la adalah staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Anies Baswedan yang juga berasal dari HMI MPO. 2010-2013 Noer Fajriansyah terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke-27 di Depok tanggal 5 ~ 10 November 2010. Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kini menjabat sebagai Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI. Pada tanggal 14 -19 Juni 2011, dalam kongres yang digelar, di Pekanbaru, Riau, Alto Makmuraltoterpilih sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2011-2013. Ia adalah mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muslimin Indonesia, Makassar. Ia adalah penulis dan pendiri sekaligus Direktur Penerbit Liblitera Institute, penulis novel terpilih dalam Workshop Penulisan Novel Majelis Satra Asia Tenggara, 2011. 2013-2015 M. Arief Rosyid. Dokter gigi lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hassanudln ini menang telak dalam pemilihan Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke-28 dl Gedung Olahraga Remaja GOR Ragunan, Jakarta Selatan, pada 15 April 2013. Pada tahun yang sama, HMI MPO menggelar kongres ke 29 di Bogor pada tanggal 26 Juni hingga 1 Juli 2013. Kongres memilih alumni Fakultas Ekonoml Universltas Islam Indonesia UII Yogyakarta Puji Hartoyo sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2013-2015. 2015-2017 Mulyadi P Tamsir. Setelah 13 hari berkongres ke-19 di GOR Pekanbaru, la terpllih sebagai Ketua Umum PB HMI. Selain alumnus Universitas Kuala Kapuas. Kalimantan Barat, la juga menamatkan pendidikan Magister di Universitas Trisakti, Ia sempat menjadi Sekjen PB HMI periode 2013-2015. Mulyadi menang melalui pemilihan gelombang kedua. Pada tanggal 19 November 2015, Muhammad Fauzi terpilih sebagai Ketua Umum HMI MPO dalam kongres yang digelar di Tangerang, Provinsi Banten. la berasal dari HMI MPO Cabang Makassar. Fauzi masih mahasiswa pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. 2017-2019 Respiratori Saddam Al Jihad,terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI melalui kongres ke-30 di Ambon. Sadam merupakan kader HMI asal Universitas Padjajaran Jatinangor. Pendidikan S1-Ilmu Pemerintahan Unpad, S2-Ilmu Kesejahteraan Sosial UI, S3-Ilmu Pemerintahan IPDN. Seementara untuk HMI-MPO, terpilih Zuhad Aji Firmantoro pada Kongres ke 30 di Sorong Jayapura. Zuhad adalah kader HMI Cabang Yogyakarta. Sebagai aktivisi, dia pernah menulis tiga buku yakni Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif, HMI Pemikiran dan Gerakan Intelektual dan Perlindungan Kebebasan Beragama Kinerja Polisi Daerah. Sumber SejarahHMI memang panjang, hampir sama umurnya dengan umur republik Indonesia, berselang beberapa tahun. Masa orde baru (orba) identitas pergerakan H HMI yang Jujur - BerawangNews Himpunan Mahasiswa Islam HMI adalah organisasi mahasiswa yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947. HMI didirikan oleh Lafran Pane bersama 14 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam sekarang Universitas Islam Indonesia UII. HMI merupakan suatu organisasi yang berasaskan Islam dan bersifat independen atau bebas dan merdeka, tidak tergantung dan memihak dengan kelompok atau golongan tertentu. Hingga saat ini, HMI masih berkiprah dan terus berkembang ke berbagai Universitas di seluruh Indonesia terutama suatu Universitas yang terdapat mahasiswa Islam baik swasta maupun universitas negeri. Secara garis besar terbentuknya HMI dilatarbelakangi oleh adanya kemunduran umat Islam pada waktu itu. Terutama Lafran muda melihat terjadi kemunduran pemikiran Islam di kalangan mahasiswa. Sadar akan hal itu, Lafran yang masih mahasiswa tingkat I melakukan suatu gerakan pembaharuan ketika itu. HMI sendiri telah melewati banyak fase atau tahap dalam perkembangannya, hingga kini HMI tetap dan terus menjalankan syariat organisasinya yang nasionalis dan tetap bernuansa Islam, sehingga kader-kader HMI sekarang menjadi seorang muslim yang nasionalis, berintelektual yang sekaligus menjunjung tinggi asas-asas keIslaman di Indonesia. Dalam perjalanannya, HMI melewati sebuah fase dimana harus berhadapan dengan rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Pada fase ini, HMI bersama ormas Islam lainnya dipaksa untuk tunduk agar menerima asas tunggal Pancasila sebagaiamana tertuang dalam UU nomor 8 tahun 1985. Saat itu, Organisasi Kemasyarakatan wajib bercorak pada asas tunggal yaitu Pancasila. HMI yang masih berasaskan Islam, kemudian terjadi perbedaan pendapat di internal PB HMI kala itu. Harry Azhar Azis yang menjabat Ketua Umum PB HMI kemudian memutuskan bahwa HMI menerima asas tunggal Pancasila. Hal itu kemudian disahkan pada Kongres HMI ke-16 di Padang. Sementara itu, sejumlah kader HMI dan cabang yang menolak asas tunggal Pancasila kemudian membuat Kongres HMI tandingan dan memilih Eggie Sudjana sebagai Ketum PB HMI. HMI yang menolak asas tunggal ini kemudian menamakan diri HMI Majelis Penyelamat Organisasi HMI-MPO. Karena mereka tidak ingin mengganti asas organisasi yang Islam menjadi Pancasila. Kemudian, HMI dibawah kepemimpinan Harry Azhar Azis oleh kubu MPO disebut sebagai HMI Dipo. Hal ini mengacu pada secretariat mereka yang berada di Jalan Diponegoro. Secara singkat, dari sejak itu, dua kubu HMI tetap terpecah dan berjalan masing-masing dengan dua kepengurusan baik di pusat atau Pengurus Besar PB hingga ke cabang-cabang. Keduanya terus melakukan proses kaderisasi denganmasing-masing mazhab gerakan. HMI MPO dengan Khitah Perjuangan’ sebagai landasan gerakannnya, sementara HMI DIPO dengan Nilai Dasar Perjuangan NDP. Tidak hanya itu, baik HMI MPO maupun HMI DIPO terus melahirkan tokoh-tokoh nasional. Berikut ini daftar ketua umum PB HMI dari periode pertama berdiri hingga tahun 2020 ini. 1. 1947 Lafran Pane. la dikenal sebagai salah satu pendiri HMI. Namun, bagi mayoritas anggota HMI, ia dianggap sebagai pendiri satu-satunya. la adalah alumnus Sekolah Tinggi Islam STI Yogyakarta yang kini menjadi Universitas Islam Indonesia UII. Pekerjaan terakhirnya adalah Staf Pengajar Ilmu Hukum Tata Negara di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. HMI berdiri pada tangga 5 Februari 1947 di Yogyakarta, salah satu Kota Perjuangan kala itu. 2. 1947-1948 HMS Haji Mohammad Syafa’at Mintareja. Pada mulanya ditunjuk Lafran Pane sebagai Ketua HM 6 bulan setelah HMI berdiri. Pada Kongres ke-1 di Yogyakarta _ pada tanggal 30 November 1947, Mintaredja dikukuhkan menjadi Ketua PB HMI untuk periode 1947 sampai 1951. Namun saat terjadi agresi militer Belanda u, ia keluar dari Yogja dan kembali menyerahkan jabatan kepada Lafran Pane 3. 1948-1949 Achmad Tirtosudiro. la sempat kuHah di UGM Jurusan Hmu Hukum. Ia terpilih sebagai Ketua PB HMI tahun 1948 hingga tahun 1949. Namun akhirnya, ia memiiih berkarier di bidang militer dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. la banyak berperan pada masa pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim lndohesia ICMI yang memberikan pertindungan poIitik kepada Prof. Dr. BJ. Habibie. 4. 1950-1951 Lukman EI-Hakim. Ia terpilih sebagai Ketua PB HMI setelah Achmad Titosudiro mengundurkan diri dari jabatan. Mengingat sejumlah kasus pengunduran diri dari ketua-ketua PB HMI Iainnya dI Yogyakarta, Lukman melakukan upaya pemindahan sekretariat PB HMI dari Yogyakarta ke Jakarta pada bulan Juni 1950, Usaha Itu membuahkan hasil, mengingat Jakarta adalah ibukota Republik Indonesia. 5. 1951-1953 Ahmad Dahlan Ranuwiharja. Pada Kongres ke~2 di Yogyakarta pada tanggaI 15 Desember 1951, peserta memiIihnya sebagai Ketua Umum HMI periode/1951-1953. Di bawah kepengurusan Dahlan, HMI mulai eksis meski sering mengritik pemerintahan Presiden Soekamo saat Itu. Dahlan dikenal sebagai tokoh Islam nasionalis, Ia dianggap sukses mempertahankan posisi HMI pada masa penuh gejolak saat itu, dalam waktu yang sesuai AD/ART, yakni dua tahun kepengurusan. 6. 1953-1955 DeIiar Nooer. Ia aktif di HMI pada tahun 1950 sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jakarta. Ia terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI daIam Kongres ke~3 yang pertama kaIinya digelar di Jakarta pada tanggaI 4 September 1953.. Sebagai alumni alumni universitas NasionaI, Jakarta, Ia dikenaI sebagai tokoh Islam yang kritis dan sederhana. Ia tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang memperoIeh gelar daIam bidang IImu Politik. 7. 1955-1957 Amin Rajah Batubara. la dikenal sebagai salah satu anggota Tim Perumus Tafsir Asas HMI. Amin terpilih dalam Kongres ke -4 di Bandung pada tanggal 14 Oktober 1955. 8. 1957-1960 Ismail Hasan Matareum. Ia menjadi Ketua PB HMI pertama dengan masa Jabatan tiga tahun. Ia terpilih pada Kongres ke-5 di Medan pada tanggal 31 Desember 1957. Kelak, dia menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan PPP dengan masa jabatan cukup lama yakni 1989-1998. Ismail juga terpilih menjadi Wakil Ketua DPR/MPR. 9. 1960-1963 Nursal. la terpilih pada Kongres ke-6 di Makassar pada tanggal 20 Juli 1960. 10. 1963-1966 Sulastomo. Saat Kongres ke-7 digelar kemball dl Jakarta pada tanggal 14 September 1963, la terpilih menjadl Ketua Umum PB HMI. la berasal darI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Ketua HMI cabang Jakarta. la adalah tokoh HMI , yang banyak berhadapan dengan Central Gerakan Mahasiswa Indonesia CGMI. Ia menghadapl masa-masa yang sulit, di tengah upaya pembubaran HMI. 11. 1966-1969 dan 1969-1971 Nurcholis Madjid. la menjadi satu-satunya Ketua Umum PB HMI selama dua periode. la pertama kali terpilih saat Kongres ke-8 dl Solo pada tanggal 17 September 1966. Alumni Institut Agama Islam Negeri IAIN Jakarta Ini terpilih lagl pada Kongres ke-9 di Malang pada tanggal 10 Mei 1969. Alm. Nurcholish Madjld bukan saja dikenal sebagal mantan Ketua PB l-IMI, tetapl dikenang sebagai pemikir Islam terbalk yang pernah dimiliki Indonesia. 12. 1971-1974 Akbar Tanjung. Pada saat Kongres ke~10 dl Palembang pada tanggal 10 Oktober 1971, la terpillh menjadi Ketua Umum PB HMI ke-10 versi kongres mengingat Nurcholis Madjid terpllih dua periode atau ke-14 sejak Lafran Pane. Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini dikenal sebagai tokoh senior Partai Golkar. la pernah menjabat sebagai Ketua Komite Naslonal Pemuda Indonesia KNPI, sejumlah jabatan menteri Era Presiden Soeharto dan Presiden Prof. Dr. BJ. Habibie, serta Ketua DPR RI. 13. 1974-1976 Ridwan Saidi. la terpilih dalam Kongres ke-11 di Bogor pada tanggal 12 Mei 1974. la tidak menyelesaikan pendidikan di Fakultas Publisistik Universitas Padjajaran, Bandung. Lulus sebagai sarjana Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia. la pernah menjadi anggota DPR RI dari PPP. la dikenal sebagai tokoh Betawi dan pengamat politik nasional hingga kini. 14. 1976-1978 Chumaidi Syarif Romas. Ia terpilih pada Kongres ke-12 di Semarang pada tanggal 16 Oktober 1976. Dosen Universitas Islam Negeri Yogyakarta itu kini menjabat salah satu komisioner Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, perusahaan Negara di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 15. 1978-1981 Abdullah Hehamahua, la menjadi Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke~13 di Makassar Ujungpandang pada tanggal 12 Februari 1979. la menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Khrisna Diwipayana pada tahun 2008. Belakangan namanya lebih dikenal sebagai Mantan/Anggota Dewan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kesederhanaan adalah ciri dan hidupnya, selain juga sikap keterus-terangan dalam bersikap dan berpendapat. 16. 1981-1983 Achmad Zacky Siradj. la memimpin HMI setelah terpilih pada Kongres Isa-14 di Bandung pada tanggal 30 Apri’ 1981. Kini Zacky menjadi Anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar dapil Jabar XI Sama dengan Hehamahua, ia menyelesaikan pendidikan sarjana dl Universitas Khrisna Dwipayana pada tahun 1989. 17. 1983-4986 Harry Azhar Azis. Pada Kongres HMI ke-16 di Medan tanggal 26 Mei 1983, ia terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI. Sarjana muda Akademi Pimpinan Perusahaan APP Kementerian Perindustrian dan sarjana ekonomi Sekolah Tinggi Manajemen Industri STMI ini adalah tokoh sentral dalam pergulatan HMI menghadapi asas tunggal Pancasila. Ia sempat menjadi anggota DPR RI selama dua periode 2004-2014. Penyandang gelar PhD dari Oklahoma University inl menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI periode 2014-2019. Dualisme Kepemimpinan 1. 1986-1988 Muhammad Saleh Khalid. Pada Kongres ke-l6 di Padang tahun 1986, ia terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI Alumnus Fakultas Pertanian IPB yang bergelar lnsinyur ini sudah menyelesaikan jenjang pendidikan Magister. Untuk pertama kali dalam kongres ini, PB HMI terpecah menjadi dua, yakni HMI Diponegoro Dipo dan HMI Majelis Penyelamatan Organisasi MPO. Hal itu terjadi akibat Kongres HMI mengesahkan penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi. HMI MPO menggelar Kongres ke-16 di Yogyakarta dengan Ketua Umum terpilih Eggy Sudjana 1986-1988. la menjadi Doktor dari IPB dalam bidang Lingkungan Hidup, pengacara, pendiri dan Ketum Partai Pemersatu Bangsa PPB. 2 1988-1990 Herman Widyananda. la terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI dalam Kongres ke-17 di Lhokseumawe, Aceh, 6 Juli 1988. Dalam Kongres ke-17 di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 1988, HMI MPO memilih Ketua Umum Tamsil Linrung 1984-1990, pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, Direktur Sekolah lnsan Cendekia Madani lCM Serpong, Duta Pendidikan Rabithah Alam lslami. Kini dia menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan. 3. 1990-1992 Ferry Mursidan Baldan. Tokoh yang kini menjadi Menteri Pertanahan dan Kepala Badan Pertanahan Nasionai BPN adalah Ketua Umum PB HMI yang terpiiih pada Kongres ke-13 di Jakarta, 24 September 1990. la sempat beberapa kali menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Perseilisihan poiitik membuat Ferry berpindah menjadi politikus Partai Nasdem. ia dikenai sebagai tokoh panting dibalik Iahirnya sejumlah Undang-Undang tentang partai politik, pemilu, pemerintahan daerah dan otonomi khusus. Pada tanggal 10 Oktober 1990, HMI MPO mengadakan kongres dengan memiiih Masyhudi Muqarrabin sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 1990-1992, Doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia dalam bidang ilmu Ekonomi, pengajar FE Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 4. 1992-1995 M. Yahya Zaini. Sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini terpiiih sebagai Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke-19 di Pekanbaru, Riau, pada 9 Desember 1992. la sempat menjadi staf khusus Menteri Pemuda dan Oiahraga, Akbar Tanjung. Ia mundur dari DPR RI dan Partai Golkar pada tahun 2006. Pada tanggai 24 Desember 1992, terpilih Ketua Umum PB HMI MPO Agusprie Muhammad periode 1992-1995. la menjadi konsultan teknik di Jakarta. 5. 1995-1997 Taufiq Hidayat. la terpilih dalam Kongres ke-20 di Surabaya pada tanggai 29 Januari 1995. Alumni Universitas Negeri Jember itu pernah menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Golkar mewakili Jawa Timur. Sementara, Ketua Umum PB HMI MPO periode ini adalah Lukman Hakim Hassan periode 1995-1997. Doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia dalam bldang llmu Ekonomi, Wakil Dekan lll FE Universltas Negeri Sebelas Marat Solo, dan Ketua Umum Barisan Nusantara. 5. 1997-1999 Anas Urbaningrum. Sempat harum namanya saat terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam usia masih di bawah 40 tahun. Alumni Universitas Airlangga itu terpilih menjadi Ketua Umum PB HMl pada Kongres ke-21 di Yogyakarta pada 26 Agustus 1997. Kini tokoh yang terlibat dalam perubahan paket Undang-Undang bidang politik itu sudah lengser sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Imron Fadhil Syam adalah Ketua Umum PB HMI MPO periode 1997-1999. la pernah kuliah di Fakultas Ushuluddin lAlN Syarif Hidayatullah Jakarta, aktif dalam sejumlah lembaga konsultan pengembangan komunitas. 7. 1999-2002 M. Fakhruddin. la terpilih memimpin HMI pada Kongres ke-22 di Jambi pada 3 Desember 1999. Pada kongres itu, PB HMI yang dikenal sebagai HMI Dipo, mengembalikan asas organisasi kepada lslam, menggantikan Pancasila. Ia pemah menjadi Sekjen KNPI dan Wasekjen Partai Demokrat. Walau HMI Dipo sudah kembali ke asas Islam, HMI MPO tetap menjalankan Kongres. Ketua Umum PB HMI MPO periode ini adalah Yusuf Hidayat periode 1999-2001. Doktor dari UlN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang Hukum Islam, kini Kepala Penelitian Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta. Pada tanggal 25 Juli 2001, Yusuf digantikan oleh Morteza Syafinuddin Al-Mandary sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2001-2003. Morteza berasal dari Universitas Tjokroaminoto, Makassar. Doktor dari Universitas Indonesia dalam bidang ilmu Lingkungan, sekarang adalah pengajar di Universitas Paramadina Jakarta dan Sekjen Lajnah Tanfidziyah/ Pengurus Pusat Syarikat Islam 2015-2020. 8. 2002-2004 Kholis Malik. Ia terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke-23 di Balikpapan, pada 30 April 2002. Kholis berasal dari HMI Cabang Yogyakarta. Sarjana ilmu sejarah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini sempat digantikan oleh Mukhlis Tapi sebagai Pejabat Sementara, dari HMI MPO, terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI MPO Cahyo Pamungkas periode 2003-2005 dalam Kongres ke-24 di Semarang. Cahyo adalah Sarjana Ekonomi dari Fakuttas Ekonomi Universitas Gajah Mada dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Doktor di Radboud Universiteit Nijmegen Belanda dalam bidang Ilmu Sosial, sekarang masih aktif sebagai peneliti LIPI. 9. 2004-2006 Hasanuddin. la dipilih sebagai Ketua Umum PB HMI dalam Kongres ke-24 di Jakarta pada 23 Oktober 2003. la sempat digantikan oleh Syahmud NgabaIin dalam konflik kepengurusan; namun berhasil menyelesaikan periodesasinya. Ketum HMI MPO adalah Muzakkir Djabir 2005-2007, alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Makassar, kini adalah Pemred Jurnal Cendekia, C2ReDI. 10. 2006-2008 Fajar Zulkarnain. la terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI periode 2006-2008 pada Kongres ke~25 di Makassar, pada 20 Februari 2006. la sempat menjadi Komisaris Badan Usaha Milik Negara pada masa pemerintahan Presiden SBY la adalah alumnus Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam FMIPA Universitas Padjajaran. Ketua Umum PB HMl MPO adalah Syahrul Effendy Dasopa untuk periode 2007-2009. Syahrul muncul namanya pada Kongres ke-26 di Palembang, dalam upaya islah HMI Dipo dan HMI MPO. la bersama Fadjar membacakan naskah islah. Syahrul adalah alumni Perguruan Tinggi llmu Qur’an PTIQ Jakarta, kolumnis dan Redaktur pada Jurnal Ekonomika, Direktur Indonesia Reform Institute. 11. 2008-2010 Arip Mustofa. la terpilih pada Kongres ke-26 di Palembang pada 28 Juli 2008. Dalam Kongres HMI kali ini dibacakan komitmen islah oleh Ketua Umum PB HMI Dipo 2006-2008 Fajar R Zulkarnaen dan Ketua Umum PB HMI MPO 2007-2009, Syahrul Effendy Dasopa. Pembacaan disaksikan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla JK dan mantan Ketua DPR Rl Akbar Tandjung. Namun pada 9 Juni 2009 HMI MPO tetap menggelar kongres di Yogyakarta dan memilih Muhammad Chozin Amirullah sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2009-2011. la adalah alumni Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada. Gelar magister diperolehnya dari Ohio State University, Amerika Serikat. Dia pernah menjadi staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Anies Baswedan Kini dia menjabat anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan TGUPP DKI Jakarta. 12. 2010-2013 Noer Fajriansyah terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke-27 di Depok tanggal 5 – 10 November 2010. Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kini menjabat sebagai Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI. Pada tanggal 14 -19 Juni 2011, dalam kongres yang digelar, di Pekanbaru, Riau, Alto Makmuralto terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2011-2013. Ia adalah mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muslimin Indonesia, Makassar. Ia adalah penulis dan pendiri sekaligus Direktur Penerbit Liblitera Institute, penulis novel terpilih dalam Workshop Penulisan Novel Majelis Satra Asia Tenggara, 2011. 13. 2013-2015 M. Arief Rosyid Hasan. Dokter gigi lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hassanudin ini menang telak dalam pemilihan Ketua Umum PB HMI pada Kongres ke-28 di Gedung Olahraga Remaja GOR Ragunan, Jakarta Selatan, pada 15 April 2013. Arief yang merupakan alumni Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia kini menjabat Komisaris Independen di PT Bank Syariah Mandiri BSM, dia juga aktif di sejumlah organisasi diantaranya Ketua Pemuda di Dewan Masjid Indonesia 2017-sekarang, Wasekjen BPP HIPMI 2019-sekarang, dan tercatat sebagai pendiri Indonesian Islamic Youth Economic Forum ISYEF. Sementara itu, pada tahun yang sama, HMI MPO menggelar kongres ke 29 di Bogor pada tanggal 26 Juni hingga 1 Juli 2013. Kongres memilih alumni Fakultas Ekonoml Universltas Islam Indonesia UII Yogyakarta Puji Hartoyo sebagai Ketua Umum PB HMI MPO periode 2013-2015. Puji Hartoyo saat ini menjabat sebagai Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID DKI Jakarta. 14. 2015-2017 Mulyadi P Tamsir. Setelah 13 hari berkongres ke-19 di GOR Pekanbaru, la terpllih sebagai Ketua Umum PB HMI. Selain alumnus Universitas Kuala Kapuas. Kalimantan Barat, la juga menamatkan pendidikan Magister di Universitas Trisakti, Ia sempat menjadi Sekjen PB HMI periode 2013-2015. Mulyadi menang melalui pemilihan gelombang kedua. Mulyadi saat ini menjabat Wakil Sekjen DPP Partai Hati Nurani Rakyat Hanura. Pada Pemilihan Umum tahun 2019 dia ikut menjadi calon anggota legislatif DPR RI daerah pemilihan Jatim II meliputi Kabupaten dan Kota Pasuruan serta Kabupaten dan Kota Probolinggo. Namun dia gagal ke Senayan karena partainya tidak memenuhoi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Pada tanggal 19 November 2015, Muhammad Fauzi terpilih sebagai Ketua Umum HMI MPO dalam kongres yang digelar di Tangerang, Provinsi Banten. la berasal dari HMI MPO Cabang Makassar. Fauzi pernah menempuh kuliah di program pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Fauzi saat ini tengah menggeluti dunia bisnis dan tercatat sebagai pengusaha ekspor impor, terutama kopi tanah air yang diekspor ke sejumlah negara. 15. 2017-2019 Respiratori Saddam Al Jihad, terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI melalui kongres ke-30 di Ambon. Sadam merupakan kader HMI asal Universitas Padjajaran Jatinangor. Pendidikan S1-Ilmu Pemerintahan Unpad, S2-Ilmu Kesejahteraan Sosial UI, S3-Ilmu Pemerintahan IPDN. Namun, belum genap satu periode masa kepengurusan, Saddam harus mundur dari jabatannya. Saddam kemudian digantikan oleh Arya Kharisma Hardy sebagai pejabat ketua umum PB HMI 2018-2020. Sementara untuk HMI-MPO, terpilih Zuhad Aji Firmantoro pada Kongres ke 30 di Sorong Jayapura. Zuhad adalah kader HMI Cabang Yogyakarta. Sebagai aktivis, Zuhad Aji pernah menulis tiga buku yakni Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif, HMI Pemikiran dan Gerakan Intelektual dan Perlindungan Kebebasan Beragama Kinerja Polisi Daerah. Zuhad tengah sibuk mengajar sebagai dosen ilmu hukum di salah satu kampus swasta di Jakarta. 14. Periode 2020-2022, HMI MPO dipimpin Affandi Ismail. Affandi terpilih pada Kongres ke 31 di Kendari Sulawesi Tenggara. Affandi merupakan kader HMI cabang Makassar. Dia menyelsaikan S1 di UNM Makassar. Dia juga telah menyelesaikan dua gelar magister bidang pendidikan dan filsafat masing-masing dia tuntaskan di UNJ dan Paramadina. Saat ini dia tengah menempuh pendidikan S3 Kandidat Doktor di Universitas Negeri Jakarta PPs UNJ. Sementara untuk HMI DIPO, pada periode 2019-2021 dipimpin Pj Ketum Arya Kharisma Hardy yang melanjutkan kepemimpinan Saddam yang sebelumnya mengundurkan diri. Kemudian Kongres ke-31 yang digelar di Surabaya Jawa Timur, terpilih Raihan Ariatama untuk masa kepemimpinan tahun 2021-2023 mengingat kongresnya dimundurkan karena wabah COVID-19. Raihan menempuh studi sarjanannya di studi di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta pada Departemen Politik dan Pemerintahan DPP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 2011-2016. Kemudian, Raihan melanjutkan studi S2 di Magister Ekonomi Pembangunan MEP UGM, Konsentrasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2017-2019.[] Tinggalpilihannya berada di tangan para kader dakwah itu sendiri. Apakah ingin bersantai dan menonton saja akan situasi dan kondisi yang ada. yaitu HMI Dipo (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), HMI MPO (Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi) dan Daftar isi1 Apa itu HMI Dipo dan MPO?2 Apa kepanjangan dari Dipo?3 Kenapa HMI ada 2?4 Apa kepanjangan dari HMI dan Ampera?5 HMI bergerak di bidang apa?6 Apakah yang dimaksud HMI dalam sistem berbasis PLC jelaskan fungsi HMI tersebut? Kubu yang tetap mempertahankan azas Islam dalam HMI kemudian menamakan diri dengan Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi disingkat HMI-MPO. Sedangkan kubu yang mengikuti perintah Presiden Soeharto sering disebut HMI-DIPO, dikarenakan Sekretariat Pengurus Besarnya yang berada di Jalan Diponegoro. Apa kepanjangan dari HMI MPO? Jakarta – Dua kubu di Himpunan Mahasiswa Indonesia HMI, HMI Diponegoro dan HMI Majelis Penyelamat Organisasi MPO, telah sepakat untuk mengadakan islah. Tapi mereka tetap sebagai organisasi terpisah. Apa kepanjangan dari Dipo? Depo lokomotif ejaan lama “dipo” adalah tempat menyimpan, menyiapkan, melakukan pemeriksaan, memelihara, dan perbaikan ringan agar lokomotif siap untuk melakukan tugasnya menarik rangkaian kereta api. Apa aliran HMI? HMI merupakan organisasi mahasiswa Islam tertua dan terbesar di Indonesia. Sebagai organisasi mahasiswa Islam yang tak condong pada satu aliran mazhab tertentu, anggota-anggota HMI bisa saja beraliran Sunni, Syiah, dan aliran lainnya. Kenapa HMI ada 2? Dalam Perkembangannya Himpunan Mahasiswa Islam kemudian terpecah menjadi dua karena upaya Orde Baru dalam meletakkan asas tunggal pancasila, yang merapat pada kekuasaan Orde Baru disebut HMI Dipo dan yang tetap sesuai asas Islam adalah HMI MPO, tetapi keduanya tetap menyebut sebagai HMI dalam dokumen organisasi. Apa tujuan HMI MPO? Secara teoritis tujuan dari HMI MPO ini adalah menciptakan masyarakat yang Islam, karena dasar dari organisasi ini adalah Islam. Menjunjung tinggi ajaran dan nilai-nilai Islam. Agenda atau program kerja yang ditetapkan oleh ketua selalu menjadi aturan tetap dari setiap anggota. Apa kepanjangan dari HMI dan Ampera? Mahasiswa Islam HMI Cabang Nunukan, Kalimantan Utara menduga ada oknum mahasiswa, AS telah memanfaatkan nama Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat Ampera Kabupaten Nunukan untuk memeras pengusaha asal dari Sebatik ratusan juta. Apa tujuan dari HMI? Sebagaimana yang terdapat pada pasal 4 Anggaran Dasar HMI yang menyatakan bahwa tujuan HMI adalah “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, dan bertangung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT”.14 Dari tujuan tersebut dapat dirumuskan menjadi lima kualitas … HMI bergerak di bidang apa? Organisasi Kemahasiswaan, Perkaderan dan Perjuangan. Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah subhanahu wata’ala. Apa fungsi dari PLC? Programmable Logic Controllers PLC dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay sequensial dalam suatu sistem kontrol. Selain dapat diprogram, alat ini juga dapat dikendalikan, dan dioperasikan oleh pengguna yang tidak memiliki pengetahuan di bidang pengoperasian komputer secara khusus. Apakah yang dimaksud HMI dalam sistem berbasis PLC jelaskan fungsi HMI tersebut? HMI Human Machine Interface adalah sebuah sistem yang dapat mempertemukan manusia dengan teknologi mesin. HMI berupa pengendali dan menunjukkan status, baik dilakukan secara manual ataupun disajikan dengan visualisasi komputer yang bersifat real time. Kenapa HMI berasaskan Islam? HMI sebagai organisasi berasaskan Islam maksudnya adalah organisasi yang menghimpun mahasiswa yang beragama Islam, dimana secara individu dan organisatoris memiliki ciri-ciri keislaman, menjadikan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai sumber norma, sumber nilai, sumber inspirasi, dan sumber aspirasi dalam setiap aktivitas … HMIpimpinan Pj Ketua Umum Muis merencanakan demonstrasi pada 6, 13, dan 16 Agustus 2021. Mereka berjanji bakal taat prokes pencegahan COVID-19. - Halaman 2 … Pada rangkai keempat tulisan bersambung ini, saya tidak akan menguraikan secara detail sebab-sebab kehadiran dan kemunculan HMI MPO. Sebab saya sudah menuliskan hal tersebut berdasarkan ingatan dan penuturan oleh tokoh pelopornya, yaitu Mohammad Chaeron, tulisan mana dapat ditemukan alamat link-nya di sini. Temukan di Di antara yang terkenal dari aktivis HMI MPO awal yaitu Eggi Sudjana, Tamsil Linrung, Ahmad Yani, Erwin Moeslimin, dan kemudian menyusul generasi sesudahnya seperti Ubedillah Badrun, Anies Baswedan, dan lain-lain. Mengapa HMI MPO muncul, padahal menurut tulisan saya sebelumnya, bukankah HMI sengaja didesain organik bersamaan kehadiran Republik Indonesia? Sementara HMI MPO dengan jelas dikenali sebagai suatu unsur sosial politik yang oposan terhadap negara. Bukankah ini suatu gejala yang melawan kodratnya sendiri, ataukah hal ini suatu penyimpangan dari model gerakan HMI awal? Adakah HMI MPO sebagai suatu ide memiliki silsilah gagasan dengan tokoh-tokoh utama HMI, dan siapa saja? Sebagaimana yang kita lihat realitasnya, HMI MPO sama sekali tidak membawa ideologi anti negara, apalagi anti Republik. Yang anti bagi HMI MPO ialah terhadap negara Orde Baru yang sudah menyalahi dari cita-cita demokrasi, yaitu negara yang harusnya tunduk pada kehendak dan kedaulatan rakyat, beralih menjadi negara otoriter. Negara Orde Baru dijalankan dengan penyelewengan fatal, hal mana negara ditempatkan berada di atas kedaulatan rakyat dan menentukan secara eksklusif dan represif kehendak rezim terhadap rakyat. Akibatnya bagi masyarakat dengan tradisi demokratis, bebas dan intelektual seperti HMI, hal tersebut tak bisa diterima. Masyarakat dan tokoh yang menentang aksi otoriter Orde Baru tersebut bukan hanya HMI, tapi beragam dengan basis dan aliran politik masing-masing. Salah satu yang mencuat yaitu kelompok Petisi 50. Kelompok Petisi 50 ini berisi tokoh-tokoh terkemuka, seperti Jenderal Purn AH Nasution bekas Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Mohammad Natsir bekas Ketua Umum Masyumi, Burhanuddin Harahap bekas Perdana Menteri, Hoegeng Imam Santoso bekas Kapolri, HR Dharsono, Ali Sadikin bekas Gubernur DKI, Abdul Madjid tokoh PNI, Chris Siner Key Timu, mantan Ketua Umum PMKRI, Judilhery Justam bekas tokoh mahasiswa pada peristiwa Malari 1974, dan masih banyak lagi. Belakangan, setelah kembali dari Australia dan aktif di Indonesia, Deliar Noer turut pula menggabungkan diri dalam setiap kegiatan kelompok Petisi 50. Negara Orde Baru telah menampakkan tendensi otoriternya saat konsolidasi dukungan politik dan legitimasinya makin besar dan sukses. Ketika Orde Baru berhasil memenangkan Golkar dan memangkas sekaligus memadatkan partai politik sehingga tinggal menjadi dua, yaitu PDI dan PPP, Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto makin tak terhentikan. Ditambah lagi, perhatian rakyat ditarik kepada isu sentral, yaitu pembangunan dan pentingnya meninggalkan model kehidupan politik era Orde Lama. Puncaknya yaitu kebijakan penyeragaman asas Pancasila terhadap setiap ormas pada 1980-an. Dalam hal ini, secara tak terelakkan menghantam juga HMI. HMI pun pecah menjadi dua kelompok kelompok yang mempertahankan asas Islam sebagaimana sejak semula HMI didirikan; dan kelompok yang menerima penggantian asas HMI menjadi Pancasila. Kelompok yang pertama, publik mengidentifikasinya sebagai HMI MPO, dan kelompok kedua lazim dikenal dengan sebutan HMI DIPO. MPO adalah akronim dari Majelis Penyelamat Organisasi. Adapun Dipo, dinisbatkan dengan kedudukan kantornya di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Belakangan, kantor HMI Dipo pindah ke Jalan Sultan Agung Jakarta Selatan yang mengakibatkan dilematik bagi penyebutannya. HMI MPO, dari segi gagasan pemikiran keislaman, tidak jauh berbeda dengan HMI Dipo yang memiliki pertautan gagasan dengan pendiri HMI itu sendiri, yaitu Lafran Pane. Kedua HMI ini memiliki aspirasi yang sama tentang Muslim yang modernis, pemahaman Islam yang dinamis, dan aktif dalam setiap wilayah kehidupan, terutama dalam politik dan kebudayaan. Apa yang membedakan dari kedua HMI ini dari segi pemahaman dan pandangan hanya terbatas pada sikap terhadap Orde Baru. Dan soal ini merupakan pilihan sikap politik, tapi kemudian ditunjang oleh doktrin pemahaman Islam yang disesuaikan dengan tuntutan keadaan akibat dari pilihan politik tersebut. Akibat susulannya ialah merambah pada tradisi politik dan perkaderan yang berbeda satu sama lain. HMI MPO memperoleh sandaran dan silsilah tradisi pemikiran dan keislamannya pada tokoh-tokoh HMI senior seperti Deliar Noer, Imaduddin Abdurrahim, Endang Saefuddin Ansari, Ibrahim Madilau, Adi Sasono, AM Saefuddin, Amien Rais, untuk menyebut di antara tokoh-tokohnya. Dan muara dari semua aliran pemikiran para tokoh tersebut berujung pada sosok Mohammad Natsir sebagai bapak yang melindungi dan menyemangati. Itulah sebabnya, HMI MPO sangat dekat dengan tokoh yang disegani oleh dunia Islam ini. Lagi pula secara sikap politik terhadap negara Orde Baru, memiliki kesamaan dan paralel dengan HMI MPO. Seperti yang ditulis sebelumnya, Mohammad Natsir termasuk penanda tangan Petisi 50, hal mana kelompok ini diakui sebagai oposisi bagi Orde Baru. Akbar Tanjung dalam sambutannya pada buku 75 Tahun Deliar Noer, dengan terbuka menyatakan bahwa HMI MPO terkait secara pemikiran dengan Deliar Noer. Sedangkan HMI DIPO terkait pemikiran dengan Nurcholish Madjid. Yang pertama, oposisi kritis terhadap Orde Baru. Warna perilaku keagamaannya bersifat islamisasi yang tidak diharapkan oleh Orde Baru, dan pada batas tertentu, mendorong tren identitas dan formalisasi Islam di wilayah publik, seperti pemakaian jilbab pada mahasiswi dan bom wacana islamisasi ilmu dan implementasi ekonomi Islam. Sedangkan HMI Dipo, bergerak lain. Landasan pemikiran keislaman HMI Dipo sepenuhnya diilhami dan dipengaruhi oleh wawasan Nurcholish Madjid atau Cak Nur tentang fungsi dan kedudukan Islam terhadap situasi Orde Baru yang diciptakan rezim dengan kampanye tegas pembangunan atau developmentalisme. Dalam hal ini, Cak Nur berhasil menyiapkan kerangka teoritik dan pendekatan penyesuaian teologis terhadap isu dan kepentingan politik Orde Baru, baik dalam perkara memaksimalkan partisipasi masyarakat maupun dalam mendukung rencana transformasi dari agraris ke industri. Isu pembaruan pemikiran Islam yang dikampanyekan oleh Cak Nur berada dalam kerangka modernisasi besar-besaran yang dilancarkan oleh rezim Orde Baru. Dalam hubungan ini, sumbangan pemikiran Cak Nur sangat menolong kewibawaan dan keberhasilan misi Orde Baru. Pembaruan pemikiran Islam ini salah satu titik tekannya ialah merumuskan dan meletakkan Islam sebagai dasar etik dan melupakan Islam sebagai golongan politik dan proyeksi politik tersendiri, berdampingan dengan golongan politik yang ada. Slogan Islam Yes, Partai Islam No, merupakan penjelmaan dari hal tersebut. Sebab jika masih meletakkan pendekatan semula, yaitu Islam sebagai golongan politik dan ideologis, maka problem penyesuaian dengan arus politik Orde Baru yang menekankan deideologisasi, menimbulkan kesukaran adaptasi politik bagi rekan-rekan Cak Nur yang tengah bergabung dengan Orde Baru. Cak Nur dalam hal ini berhasil memberi legitimasi teologis bagi para aktivis muda HMI di masa awal Orde Baru untuk masuk sepenuhnya ke dalam sistem tanpa suatu dilema teologis. Di antara yang terkenal misalnya, Abdul Gafur, Akbar Tanjung, Mar’ie Muhammad, Soegeng Sarjadi, Jusuf Kalla, Fahmi Idris, Sulastomo, dan masih banyak lagi. Belum dilist yang berkiprah di daerah-daerah. Dapur pemikirannya berada dalam lembaga kajian Paramadina yang dipimpin langsung oleh Cak Nur. Praksis politiknya pada Golkar, birokrasi pemerintahan, dunia usaha, dan kampus-kampus IAIN. Sejak saat itu, kedua pendekatan orang-orang HMI terhadap Orde Baru ini berjalan masing-masing. Cak Nur dkk melancarkan pendekatan adaptasi, integrasi dan partisipasi aktif di dalam sistem politik Orde Baru. Kelompok HMI yang lain, meletakkan diri di luar sistem Orde Baru dan secara teratur melancarkan kritik, bahkan membangun oposisi. Kelompok kedua ini sulit untuk tidak dikaitkan dengan DDII dan sosok Mohammad Natsir. Teoritikus terkemukanya ialah Deliar Noer dan Amien Rais. Ketika terjadi pemaksaan asas tunggal Pancasila, kelompok kedua yang tadinya tidak terinstitusionalisasi, dengan cepat mengkristal menjadi HMI MPO. HMI MPO ini tidak bisa dianggap remeh dalam masalah polarisasi HMI, mengingat basisnya terdiri dari Cabang-cabang utama, seperti Jakarta, Yogyakarta, Ujung Pandang, Semarang, Purwokerto, dan Palolo. Dalam perjalanannya, HMI MPO pun berkembang survive dan sudah barang tentu memiliki andil dalam proses runtuhnya Orde Baru. Iktibar Tulisan ini tidak berambisi untuk menjadi survei dinamika perjalanan politik di Indonesia. Tetapi sedikit banyak telah membentangkan bagaimana berbagai arus pembentuk sejarah Indonesia saling bersaing dan arus reformis Islam yang di dalamnya terdapat HMI, telah mengalami dinamik sejarahnya sendiri berhadapan dengan kekuasaan. Sekarang, pasca reformasi dan kehidupan politik kembali ke iklim liberal, apakah yang dicanangkan HMI, lebih tepatnya para elitnya, di dalam memenangkan masa depan bagi mereka? Proyeksi dan aspirasi reformis Islam di masa lalu untuk meraih kehidupan yang menguntungkan bagi Indonesia dan khususnya, bagi konstutein reformis Islam, masihkah membara sebagai misi HMI? Dan bagaimana hal itu dirumuskan di tengah situasi berubah seperti sekarang ini, saat mana HMI terdapat dua “partai” HMI MPO dan HMI Dipo. End ~ Syahrul Efendi Dasopang, Mantan Ketua Umum PB HMI PerpecahanHMI tahun 1986, melahirkan dualisme kepengurusan di tubuh HMI: HMI-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) dan HMI yang bermarkas di jalan Diponegoro (HMI-Dipo). HMI-MPO mempertahankan asas Islam, sementasa HMI-Dipo menerima asas tunggal Pancasila, yang dipaksakan oleh Soeharto lewat UU Keormasan pada 1985. HinggaTOKOH BESAR HMI - Prof. Dr. Hary Azhar Azis selaku Ketua Umum PB HMI Periode 1983-1986 dan Dr. Eggy Sudjana, SH. Selaku Ketua Umum PB HMI MPO Pertama Periode 1986-1988. Sultan/ Kendari, – Sarasehan Keumatan dan kebangsaan Kongres Ke XXXII Himpunan Mahasiswa Islam HMI MPO, dipastikan akan menjadi sejarah penyatuan HMI yang selama ini terbelah dua, ditengah peserta Kongres HMI MPO, Kedua Tokoh HMI tersebut adalah Prof. Dr. Hary Azhar Azis selaku Ketua Umum PB HMI Periode 1983-1986 dan Dr. Eggy Sudjana, SH. Selaku Ketua Umum PB HMI MPO Pertama Periode 1986-1988, menyampaikan keinginan mereka agar HMI bersatu kembali. Moment tersebut langsung disaksikan oleh Ketua Umum PB HMI MPO, Zuhad Adji dan Pejabatan Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy. Selain itu juga turut disaksikan Arief Rosyid Hasan Ketum PB HMI Periode 2013-2015, Muzakkir Djabir Ketum PB HMI MPO 2005-2007, Chozin Amirullah Ketum PB HMI MPO 2009-2011, dan Kanda Awalil Rizky Panitia Kongres HMI MPO pertama di Yogya, Puji Hartoyo Ketum PB HMI MPO Periode 2013-2015 dan Erwin Singajuru. Pada kesempatan tersebut Eggy Sudjana, menyampaikan bahwa sudah saatnya HMI bersatu, jika di zamannya bersama, Hary Azhar Azus, HMI terbelah menjadi 2 dua, yakni HMI MPO dan HMI DIPO, maka dizaman Zuhad adji dan Arya Kharisma Hardy, saatnyalah HMI menjadi satu. “Jika zaman kami HMI terpecah, maka dizaman kalian berdualah HMI kembali bersatu”, katanya, sontak tepuk tangan peserta kongrespun ikut menggema. Hal senada juga disampaikan, Hary Azhar Azis, dihadapan ribuan kader HMI MPO di dalam forum kongres, menurutnya secara identitas tidak ada lagi yang membedakan antar HMI MPO dan HMI, sebab kedua-duanya berazaskan Islam. Jika bisa bersatu, mengapa harus dua. Ia pun menegaskan bahwa ditataran Senior HMI tidak ada lagi HMI MPO dan HMI, sehingga secara tidak langsung itu merupakan Isyarat keinginan HMI harus bersatu. “Secara identitas tidak ada lagi yang membedakan antar HMI MPO dan HMI sebab kedua-duanya berazaskan Islam, Jika bisa bersatu, mengapa harus dua. Meski dulu sempat bersitegang, namun Saya dan Kang Eggy saat ini kembali mesra, terus masa kalian masih terpecah dua. Sudah saatnyalah HMI bersatu kembali,” Ucapnya. Perlu diketahui Sejarah terbelahnya HMI disebabkan UU Nomor 3/1985 yang disahkan pada 19 Februari 1985 mengharuskan Pancasila menjadi asas tunggal dalam setiap organisasi. “Dalam rangka ini dan demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, kekuatan-kekuatan sosial politik khususnya Partai Politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Pancasila yang dimaksud dalam Undang-undang ini ialah yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.” Demikian bunyi penjelasan UU Nomor 3/1985 yang menggantikan UU Nomor 3/1975 tersebut. Pada saat itu HMI terbelah menjadi dua pasca diselenggarakannya Kongres ke-15 HMI di Medan pada tahun 1983. Pada tahun 1986, HMI yang menerima azas tunggal Pancasila dengan pertimbangan-pertimbangan memilih beralih azas dari Islam ke pancasila, selanjutnya HMI pihak ini disebut sebagai HMI DIPO, dikarenakan bersekretariat di Jalan Pangeran Diponegoro Jakarta Dengan Ketua Umum PB HMI Saat itu adalah Hary Azhar Azis. Sedangkan HMI yang tetap mempertahankan azas Islam kemudian dikenal dengan istilah HMI MPO Majelis Penyelamat Organisasi dengan ketua Umum PB HMI Aggy Sudjana. Karena alasan untuk menyelamatkan HMI dari ancaman pembubaran oleh rezim Orde Baru, maka melalui Kongres Padang disepakatilah penerimaan asas tunggal Pancasila. Namun pada Kongres Jambi 1999, HMI DIPO kembali ke kepada asas Islam. Hingga saat ini upaya untuk menyatukan HMI kembali sedia kala terus dilakukan dan pertemuan ini akan menjadi pondasi awal bersatu kembali. Tim.